HOME WEBTORIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

  • Kamis, 2 November 2017
Lurah Garda Terdepan, Harus Berikan Layanan Optimal Pada Masyarakat
Wagub Sumbar, Narul Abit didampingi Anggota DPRD Sumbar Komisi I Rahayu, Plt Kabiro Pemerintahan Iqbal Ramadipayana dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Alwis saat rapat dengan lurah se Sumbar

Kelurahan merupakan pemerintahan terdepan yang langsung bersentuhan memberikan layanan pada masyarakat. Untuk itu, lurah sebagai  pimpinan harus mengawasi kinerja jajarannya  supaya optimal melayani masyarakat.

"Agar optimal, kelurahan harus punya standar operating prosedur (SOP) dalam memberikan layanan. Kalau SOP diberlakukan, keluhan - keluhan dari masyarakat tidak akan ada," ujar Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit saat membuka rapat kerja Pemerintah Provinsi Sumbar, Kabupaten/Kota dengan Lurah se Sumatra Barat, Rabu malam (1/11) di Hotel Axana Padang.

Nasrul Abit menjelaskan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya,  kelurahan bertanggungjawab kepada camat selaku kepala SKPD. Hal itu dikarenakan, status kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan.

"Perubahan ini hal yang positif bagi keberlangsungan proses penyelengaraan pemerintahan di kelurahan. Selain itu akan lebih mendorong harmonisnya hubungan kerja kelurahan dengan kecamatan," ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Wagub, lurah jangan hanya berperan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Namun, lurah juga harus memiliki inovasi berbuat dilingkungannya. Menciptakan karya kreatif untuk memajukan kelurahannya.

"Lurah mesti punya inovasi untuk memajukan dan membangun lingkungannya," katanya.

wabupsumbar

Wagub Sumbar Nasrul Abit berbincang ringan dengan Lurah se Sumbar


Tidak hanya itu, Wagub juga menyebutkan meskipun dari segi anggaran kelurahan sangat sedikit daripada nagari/desa. Namun, informasi yang didapatkan kelurahan mendapat kucuran aliokasi anggaran dalam APBD Kota yang saat ini sedang dalam proses.

"Telah ada gagasan mengalokasikan anggaran paling sedikit lima persen dari APBD  kota untuk kelurahan. Hal ini sudah tertuang dalam rancangan peraturan pemerintah. Yang saat ini dalam proses penyelesaian. Meskipun, dalam segi anggaran kelurahan mengalami ketimpangan dengan nagari/desa yang memiliki anggaran lebih banyak, lurah harus tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan kewenanganya," katanya.

Sementara itu, Plt Kabiro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Iqbal Ramadipayana menyebutkan, bahwa lurah merupakan unsur pelayanan terdepan dalam melayani masyarakat sehingga sangat perlu pelatihan-pelatihan bagi perangkat lurah untuk menambah wawasan dalam melakukan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sesuai dengan aturan.

Ditambahkan Iqbal, tidak hanya pelatihan menambah wawasan saja. Tetapi, juga harus memberikan pelatihan dalam memahami Teknologi Informasi (TI). Karena, masih ada perangkat lurah yang masih belum dapat menggunakan kecangihan teknologi dalam pelayanan masyarakat.

"Untuk itu, saya akan usulkan kabupaten/kota  untuk memberdayakan lurah ini, sehingga perangkat lurah menjadi unit kerja favorit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)," katanya.
 

wabupsumbar

Wagub Sumbar Nasrul Abit berfoto bersama Lurah se Sumbar

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Rahayu Purwanti mengatakan, DRPD Sumbar terus mendukung program-program dari kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kinerja dan kapasitas kelurahan akan terus mengalami peningkatan.

"Kita harap dengan meningkatnya kinerja lurah akan memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat," pungkasnya. (*)


Wartawan : *
Editor :

Tag :#wabup sumbar