DPRD Padang Gelar Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi Dan Beri Sejumlah Rekomendasi LKPJ Walikota Padang Tahun 2023

Padang (Minangsatu) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna yang membahas dua agenda penting, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan rekomendasi DPRD Kota Padang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang tahun 2023. 

Rapat tersebut digelar di Lantai 2 ruangan sidang utama gedung baru DPRD Kota Padang, jalan Bagindo Aziz Chan, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Senin (1/4).

Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani, memimpin rapat tersebut, didampingi oleh Wakil Ketua Amril Amin dan Sekretaris Hendrizal Azhar. Rapat ini dihadiri Wali Kota Padang, Hendri Septa, Sekretaris DPRD Kota Padang, Andre Algamar, serta berbagai unsur pemerintahan, termasuk Forkopimda, Kepala OPD, Dirut RSUD, Dirut Perumda, dan undangan lainnya.

Rapat paripurna dibuka dengan pembacaan laporan hasil pembahasan dari Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV DPRD Kota Padang terhadap LKPJ Wali Kota Padang tahun 2023, yang disampaikan oleh juru bicara Pansus, Helmi Moesim.

Helmi Moesim mengungkapkan bahwa setelah melakukan pembahasan secara intensif bersama SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang serta kunjungan kerja dan studi banding ke beberapa daerah di dalam dan di luar Sumatera, Pansus berhasil merumuskan pendapat akhir dan rekomendasi DPRD Kota Padang terhadap LKPJ tersebut.

Dikatakan, dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dari APBD Kota Padang tahun 2023 untuk  SKPD yang menjadi mitra pansus I, II, III, dan IV pada umumnya telah terlaksana dengan cukup baik. 

"Hal ini dapat dilihat dari nilai capaian realisasi anggaran untuk kegiatan secara rata-rata telah berada diatas 93 persen. Kalaupun masih ada beberapa kegiatan atau sub kegiatan tahun 2023 yang realisasinya dibawah 90 persen, hal itu dikarenakan akibat rasionalisasi dan efisiensi anggaran," ucapnya.

Salah satu sorotan dari laporan Pansus adalah mengenai penanganan banjir yang disarankan agar bersifat komprehensif dan terencana, serta perlunya master plan drainase yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Selain itu juga Dinas Kesehatan Kota Padang agar memperhatikan peningkatan mutu pelayanan Puskesmas-puskesmas di Kota Padang baik dari segi sarana prasarana maupun dari segi sumber daya manusianya. 

Fraksi PAN melalui juru bicaranya Faisal Nasir dalam penyampaian pendapat akhirnya menekankan pentingnya pengawasan dan pembinaan optimal dari Inspektur Kota Padang terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta perhatian terhadap pembinaan kesadaran politik masyarakat dan stabilitas politik di daerah.

"Dengan harapan, penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan aturan dan tidak ada lagi menjadi temuan BPK RI di masa mendatang," tegasnya.

Sementara itu, Fraksi PKS melalui juru bicaranya Ja'far menyatakan bahwa sebagian besar program kerja pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun tetap mengingatkan untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan dalam berbagai bidang, termasuk kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kesehatan.

Di bidang kesejahteraan masyarakat untuk Kota Padang telah menyandang status Universal Health Coverage (UHC). Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada tahun 2023 dengan jumlah masyarakat yang sudah tercover sebesar 95,70 persen.

Bagi masyarakat yang belum punya jaminan kesehatan ini harus ada prosedur yang tidak rumit, yang membuat masyarakat dapat dilayani secara maksimal. 

"Untuk itu kami berharap agar sisa yang belum tertanggung ini agar diselesaikan dicarikan jalan keluar, agar setiap masyarakat tidak lagi terbebani dengan masalah pelayanan kesehatan," ujarnya.

Juru bicara Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem Osman Ayub mengatakan juga menyoroti capaian kinerja PSM Kota Padang yang masih jauh dari harapan serta pentingnya pengkajian ulang terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.

"Kami minta Pemko Padang untuk memperhatikan proses penempatan aparatur yang sesuai dengan keilmuannya dan keahliannya karena masih saja kita melihat penempatan ASN yang jauh dari keilmuannya sehingga menyebabkan tidak tercapainya kinerja yang baik dan kurang maksimalnya pencapaian target yang sudah di rencanakan," ujarnya.

Dalam tanggapannya, Walikota Padang Hendri Septa menyatakan bahwa penyampaian LKPJ sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, serta menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Padang atas keseriusannya dalam membahas LKPJ tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Amril Amin, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ Wali Kota Padang tahun 2023 merupakan upaya serius DPRD Kota Padang dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah demi kesejahteraan Kota Padang.

"DPRD Kota Padang berupaya dengan serius untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah demi kesejahteraan Kota Padang. (*)