HOME OPINI OPINI

  • Selasa, 30 Maret 2021
Arah Kebijakan Pengembangan Pendidikan Dasar Padang Pariaman
Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur

Oleh: Suhatri Bur, SE, MM (Bupati Padang Pariaman)

PEMERINTAH Kabupaten Padang Pariaman mulai merancang dan bekerja untuk perbaikan kualitas satuan pendidikan, terutama di daerah terpencil dan sulit akses. Ini meneruskan pembangunan (on progress) yang sudah terlaksana pada periode pembangunan sebelumnya.

Hal yang perlu dilakukan adalah penambahan satuan pendidikan non formal (PKBM) baik negeri maupun swasta. Terbaca pada data masih perlu peningkatan kuantitas agar bisa menampung kebutuhan masyarakat. Di samping itu, dilakukan juga penyempurnaan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru agar pemerataan bisa terjadi dan tidak terjadi monopoli dan pemusatan.

Sementara itu, evaluasi pada penganggaran biaya operasi sekolah (BOS) daerah, bantuan sosial siswa kurang mampu dan terancam putus sekolah, penggalangan CSR dengan swasta dan LSM, akan dilakukan setiap tahun. Hal penting lagi, peningkatan penganggaran sektor pendidikan khususnya insentif para Guru Non PNS terutama di daerah sulit akses tadi. Inilah bentuk dorongan dari Pemkab agar motivasi guru bisa terjaga dan diharapkan meningkat dalam melaksanakan tugas mulia; mencerdaskan anak bangsa.

Hal-hal di atas saya sampaikan juga dalam kesempatan memberikan Orasi Ilmiah di Universitas Negeri Padang (UNP) pada Wisuda Doktor/Magister/Sarjana/ Ahli Madya di UNP Hotel Convention, Sabtu (19/3). Kesempatan yang sangat berharga mengajak civitas akademika, para sarjana baru untuk berkontribusi untuk pembangunan pendidikan. Pemkab memberi ruang kerja sama demi tercapainya target pembangunan sektor pendidikan. Sektor penting bagi perubahan sosial dan masa depan.

Saya merasakan optimisme yang tinggi setelah Rektor UNP, Prof Ganefri menyambut antusias program pendidikan Pemkab Padang Pariaman. Dukungan dari lembaga pendidikan perguruan tinggi bagi Pemkab Padang Pariaman adalah penopang agar tujuan bisa tercapai tepat waktu dan tepat guna.

Rancang bangun program pembangunan ini sesuai dengan misi yang telah disiapkan, “Meningkatkan SDM yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor non formal,” dengan tujuan “Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan kesehatan”. Visi dan Misi ini menjadi bagian penting dalam Padang Pariaman Berjaya! Padang Pariaman unggul berkelanjutan, sejahtera, religius dan berbudaya.

Kabupaten Padang Pariaman dengan luas wilayah 1.328,79 KM persegi, 17 kecamatan, 103 Nagari, 444 Penduduk 430.626 jiwa, memiliki guru PNS sebanyak 4051 orang dan Guru Non PNS sebanyak 4167 orang. Didukung 459 operator dan 459 orang penjaga sekolah. Ini modal yang harus ditingkatkan dalam melayani hak pendidikan masyarakat.

Pada tahun 2020, tingkat angka melanjutkan pendidikan dapat dicermati pada posisi 59,8% ke sekolah lanjutan. Sedangkan ke perguruan tinggi 35 persen. Pemkab menjamin daya tampung 107 persen di sekolah negeri. Sebab lembaga pendidikan Kabupaten Pariaman itu terdiri dari PAUD dan Non formal = 325 unit. Satuan Pendidikan Dasar: SD/MI: 419 unit, SMP/MTs: 86 unit, Satuan Pendidikan menengah SMA/MA: 27, dan SMK: 12 unit. Sedangkan SLB, 7 unit.

Padang Pariaman berada pada posisi 11 (69,71) dari 19 Kota Kabupaten di Sumbar dalam hal Indek Pembangunan Manusia (IPM). Di atas Pessel (69,4) di bawah Dharmasraya (70,86). Padang Pariaman bisa mengejar dengan melakukan lebih baik jika saja didukung oleh perguruan-perguruan tinggi yang segera membangun kampus di Kawasan Pendidikan Tarok City. Sebuah impian yang hampir segera tercapai. Daerah-daerah yang berada di peringkat atas pada dasarnya begitu banyak faktor yang mendukung menjadikan pendidikan sebagai basis pembangunan strategis.

Permasalahan paling krusial ditemui adalah tingginya angka putus sekolah (1,8) pada Sekolah Dasar di tahun 2020. Juga angka rata-rata lama sekolah yang masih sangat rendah (7,87). Budaya mau cepat mencari uang agaknya perlu dipikir ulang agar bersekolah dulu sampai selesai jenjang pendidikan paling mungkin bagi generasi baru ini. Padahal, teori perubahan sosial menyebutkan salah satu faktor dasar perubahan adalah pendidikan. Bukan mendapat uang banyak karena bekerja lebih awal.

Anak rawan putus sekolah biasanya faktor ekonomi, bermasalah dengan hukum, kekerasan dalam rumah tangga. Ini membuktikan anak-anak di usia pendidikan sangat dengan keadaan sosial dalam keluarga. Selain itu, putus sekolah juga karena faktor geografis, sulit akses pendidikan di daerah terpencil.

Berangkat dari kenyataan itu, prasarana pendidikan bermutu adalah prioritas dalam strategi pembangunan. Peningkatan pembiayaan jaminan pendidikan dan penggalangan kemitraan tiga pilar pendidikan; Orang Tua – Masyarakat – Pemkab.

Arah kebijakan pengembangan pendidikan dasar Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat didukung penuh oleh masyarakat, pemprov dan pemerintah pusat. Lebih-lebih pihak perguruan tinggi yang jelas sangat besar pengaruh bila mana ada kampusnya di Padang Pariaman. Melalui pendidikan, harapan besar berubahnya pola pikir dan pola hidup, dalam masyarakat Padang Pariaman bisa diharapkan. Pemkab Padang Pariaman akan fokus dan tiada henti untuk mendorong dan membuka jalan bagi pihak manapun yang ingin ikut andil dalam pembangunan pendidikan ini.*


 


Tag :#padangpariaman