Kejar Skor IKPA 100, Bawaslu Pesisir Selatan Ajak Kolaborasi KPPN Painan

Kejar Skor IKPA 100, Bawaslu Pesisir Selatan Ajak Kolaborasi KPPN Painan

Painan (Minangsatu) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan—Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berkualitas, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mengundang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan, guna melakukan sosialisasi optimalisasi pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara ke kantor setempat, Selasa (10/02).

Kepala Sekretariat, Rinaldi, mengatakan sosialisasi dimaksudkan sebagai upaya memberikan pamahaman dan langkah-langkah strategis mencapai memperoleh nilai IKPA dan LPJ Bendahara yang baik.

“Tahun 2025, skor kami 99,83. Kami ingin raih skor sempurna. Oleh karena itu kami undang KPPN Painan untuk memberikan materi sekaligus menguatkan kapasitas jajaran di sini,” ujarnya.

Menurutnya, guna pencapaian IKPA maksimal diperlukan kerja sama dan koordinasi, baik secara internal dan eksternal.

Ketua, Bawaslu Afriki Musmaidi, dalam membuka kegiatan mengingatkan pentingnya kegiatan tersebut guna membangun persamaan persepsi pelaksanaan anggaran.

Menurutnya, konsolidasi yang dilakukan oleh Bawaslu Pesisir Selatan telah banyak dilakukan ke dalam dan luar lembaga.

“Khusus ke dalam, saya harap kita makin konsisten menjalankan pekerjaan dengan tanggung jawab. Anggaran yang keluar, baik belanja modal maupun belanja pegawai, harus jelas peruntukannya," kata Afriki.

KPPN Painan yang diwakili oleh Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN), Fiki Erlangga, dalam pemaparan materi menjelaskan pentingnya penilaian IKPA dan indikatornya.

Dipaparkan indikator yang diperlu diperhatikan dalam melaksanakan evaluasi IKPA di antaranya, revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA, kesesuaian rencana pencairan dengan pelaksanaan anggaran atau deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, serta capaian output.

"Semakin sedikit revisi DIPA, makin baik kualitas perencanaan anggarannya," katanya.

Terkait revisi DIPA, revisi yang diperhitungkan ada empat belas jenis. Seluruh jenis revisi DIPA, lanjutnya, mengharuskan tidak merubah pagu anggaran Satker seperti pemenuhan belanja operasional, pergeseran anggaran, kontrak tahun jamak, dan pergeseran anggaran antarjenis belanja.

Fiki juga membagikan sejumlah strategi bagi Bawaslu Pesisir Selatan dalam mencapai target IKPA sempurna. Pertama, reviu DIPA harus dilakukan secara periodik minimal setiap triwulan. Kedua, deviasi atau perbedaan nilai antara pelaksanaan dan rencana yang tercantum dalam halaman III DIPA tidak lebih dari lima persen.

Ketiga, dalam hal penyerapan anggaran, belanja barang dan modal dapat segera dimulai sejak awal tahun anggaran. Keempat, yang sering luput, menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran.

Dari Bawaslu Pesisir Selatan, hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Anggota Syafrizal dan Bambang Putra Niko; Kepala Subbagian Administrasi, Novalina Elsa Putri; Kepala Subbagian Pengawasan Ashari; dan staf sekretariat Bawaslu Pesisir Selatan. Sementara dari KPPN Painan hadir pula Fungsional PTPN, Dhea Irene Sianipar, dan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (PK APBN), Husna Dyah Yunita.*