Wujudkan Kota Ramah Lingkungan, PLN Siap Penuhi Kebutuhan SPKLU Di IKN

Nusantara, ( Minangsatu ) – PT PLN (Persero) siap mendukung keseriusan pemerintah untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan konsep kota hutan atau _forest city_ yang pintar, hijau, indah dan ramah lingkungan. Seluruh mobilitas di IKN akan menggunakan moda transportasi ramah lingkungan berbasis listrik. 

Untuk itu, PLN telah menjadi pionir menyediakan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebagai upaya memenuhi pengisian daya mobil listrik. Hingga September 2023 ini, PLN telah menyediakan 2 unit SPKLU di kawasan IKN.

Dalam waktu dekat PLN akan menambah 5 SPKLU _Ultra Fast Charging mobile_ di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, antara lain di sekitar Istana Presiden, Glamping IKN, Hunian Pekerja Konstruksi, hingga _Plaza Ceremony._ Kemudian, pada tahun 2024, PLN juga akan menambah 19 SPKLU di KIPP IKN.

“Karena IKN ini akan menjadi kota yang futuristik, di mana semua moda transportasi yang digunakan harus ramah lingkungan, maka kami siap mendukung kebutuhan infrastruktur untuk pengisian daya kendaraan listrik,” ucap Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.

PLN Garap Eco Tourism "Green Canyon" Pangandaran Jadi Destinasi Wisata Global

minangsatu > Birokrasi

PLN Gandeng Perusahaan Listrik Asal Mesir Kerja Sama Kembangkan Proyek Smart Meter

minangsatu > Birokrasi

Dirinya menambahkan, untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di IKN, PLN perlu bekerja sama dengan berbagai pihak. Untuk itu, PLN membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak dalam SPKLU untuk mobil ataupun Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) untuk motor di IKN. 

“Selain kami akan membangun SPKLU secara mandiri, kami juga akan bekerja sama dengan pemilik pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan perkantoran yang ada di IKN,” tambah Darmawan.

Tidak hanya di KIPP IKN, PLN juga memastikan SPKLU tersedia di kota-kota penyangga IKN, seperti di Balikpapan dan Samarinda. Saat ini, telah terdapat 9 SPKLU tersebar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jumlah tersebut akan bertambah 31 Unit Pada tahun 2024.