Wujudkan Kemenkumham Semakin PASTI Dan BerAKHLAK, Rutan Cipinang Mengikuti Apel Awal Tahun 2023 Bersama Menteri Hukum Dan HAM RI

Jakarta (Minangsatu) – Menyongsong tahun 2023, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta mengikuti Apel Awal Tahun 2023 Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Rabu (4/1/2023).

Bertempat di Aula Gedung 1, Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali bersama Pejabat Stuktural dan seluruh Pegawai Rutan Kelas I Cipinang mengikuti kegiatan apel tesebut secara virtual. Kegiatan ini dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly sebagai Pembina Apel.

Dalam arahannya Menkumham menyampaikan, "Selamat Natal dan Tahun Baru, teriring doa dan harapan semoga diberikan kesehatan serta dapat mencapai kinerja terbaik. Terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkumham atas dedikasi dan prestasi yang telah diraih sepanjang tahun 2022 dan saya berpesan kepada saudara untuk mengerahkan waktu, tenaga serta pikiran kita untuk kemajuan Kemenkumham di tahun 2023,” Ucap Yasonna.

PLT Walikota Bekasi Tri Adhianto Resmikan Sekretariat IBI Kota Bekasi

minangsatu > Sosial Budaya

Damai Indonesiaku TV One Di Masjid Al Fatah UNISMA Bekasi : Konsep Keadilan Dalam Islam

minangsatu > Sosial Budaya

Lebih lanjut, Yasona mengatakan, Resolusi Kemenkumham 2023, Wujudkan Kemenkumham RI Semakin PASTI dan BerAKHLAK Dengan Bekerja Secara Cepat, Tepat, Ikhlas dan Hasilnya Akuntabel. “Dengan resolusi tersebut, diharapkan dapat memiliki rasa optimisme dan semangat langkah implementatif bagi seluruh jajaran Kemenkumham,” ujarnya.

Menkumham juga berharap agar Kemenkumham dapat menjadi instansi pemerintah yang akuntabel, efektif, efisien, responsif, dan mampu memberikan hasil nyata serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Apel berlangsung dengan lancar, seluruh jajaran Rutan Kelas I Cipinang menyimak arahan Menkumham dengan khidmat. Harapannya di tahun 2023 ini Rutan Kelas I Cipinang ini dapat meningkatkan kinerja sebaik mungkin sehingga bisa menjadi bagian dari kemajuan Kementerian Hukum dan HAM RI. (*)