Walikota Zul Elfian: Segerakan Penyelesaian Setiap Persoalan

Solok (Minangsatu) -  Walikota Solok Zul Elfian menegaskan jika ada aparatur dilingkup OPD yang tidak memiliki loyalitas terhadap pekerjaan, apalagi terhadap pimpinan, agar dilakukan pembinaan, kewenangan penuh ada pada pimpinan sebagai atasan.

Ke depan jangan sampai ada seorang aparatur yang tidak mendengarkan perintah atasannya. Juga BKPSDM agar proaktif dan merespon jika Pimpinan OPD yang mengeluhkan itu. 

Hal itu dikatakan Walikota Zul Elfian didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Jefrizal pada Rapat Kordinasi (Rakor) Pimpinan OPD dilingkup Pemerintah Kota Solok, di ruang  Rapat Walikota, Selasa (11/2/20).

Ke depan, ujarnya, kita harus dapat memanfaatkan waktu sesuai yang telah di programkan, jangan ada yang tidak tepat waktu mengingat  waktu setahun terlalu cepat.

"Maka seluruh Kepala OPD untuk senantiasa bersama jajaran bekerja dengan sepenuh hati, tidak setengah setengah, apalagi menyangkut kepentingan masyarakat," pinta Zul Elfian. 

Unsur Pimpinan agar kembali memperhatikan kegiatan maupun persoalan-persoalan yang menjadi tugas pokok dan fungsi, banyak pekerjaan yang telah selesai segera manfaatkan. 

"Jika perlu koordinasi lintas OPD jangan sampai menunggu perintah. Semua harus pro aktif dalam menyikapi setiap persoalan, dan tentunya tanpa mengabaikan aturan-aturan yang ada," ujar Walikota. 

Dihadapan seluruh Kepala OPD, Walikota kembali menyampaikan apresiasinya atas capaian Laporan Hasil Evaluasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) tahun 2019 dengan predikat B (BAIK), beliau minta sesuai target RPJMD di akhir masa jabatan mencapai predikat A.

"Terima kasih atas upaya Kepala OPD beserta jajaran yang telah bekerja baik dan maksimal. Untuk hasil kita serahkan kepada Pemerintah dan Masyarakat, terkait penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019, agar seluruh OPD menyikapi dengan serius dan akhir Februari telah selesai. 

Juga Walikota mengingatkan terkait Aset agar segera ditata ulang sesuai peruntukannya terutama pengaturan kendaraan dinas pasca pergeseran pejabat beberapa waktu lalu, masih ada Pimpinan yang tidak memakai "jatah" nya,  semua kendaraan Kepala OPD kan sudah diatur nomor Plat dua angkanya.