Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran, Lolos 10 Besar Nomine Anugerah Kebudayaan PWI-HPN 2022

Jakarta (Minangsatu) - Wali Kota Padang Panjang, Sumbar, H. Fadly Amran Dt Paduko Malano, termasuk satu diantara 10 nomine (unggulan) penerima Anugerah Kebudayaan (AK) PWI.

Fadly Amran sendiri, sebelum adanya pengumuman panitia menyatakan, ada benang merah antara PWI dengan dirinya. Fadly lahir 9 Febuari 1988, bertepatan dengan Hari Pers Nasional (HPN) ke-4 tahun 1988 di Padang. "Jadi kelahiran saya sama tanggalnya dengan hari lahir PWI 9 Februari, yang sekarang diperingati setiap tahun sebagai HPN," sebutnya. "Jadi pada HPN 2022 di Kendari nanti, saya juga pas memperingati usia ke-34," tambah Fadly, tertawa.

Ia juga menyatakan siap untuk presentasi di depan dewan juri AK-PWI memaparkan kekuatan warisan budaya Padang Panjang dalam menghadapi pandemi Covid-19, sukses pelaksanaan vaksinasi hingga usaha membangkitkan perekonomian masyarakat.

Siaran Pers Panitia AK-PWI menyebutkan, sepuluh bupati/wali kota berasal dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Nusa Tengggara Barat. Mereka terpilih menjadi nomine AK PWI pada Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang akan diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Selaku Penanggung Jawab HPN 2022, Ketua Umum PWI Pusat Atal S.Depari menyambut baik terpilihnya 10 nomine AK-PWI tersebut. Sebagai bagian dari keseluruhan proses yang telah berlangsung sejak September lalu, hingga puncak HPN, 7-9 Februari 2022 nanti di Kendari, Sulawesi Tenggara mendatang. "Anugerah Kebudayaan PWI hanya salah satu dari sekian banyak mata acara HPN 2022, yang juga sedang berproses. Dalam bentuk konvensi, seminar, bakti sosial, klinik jurnalisme, penganugerahan, hingga penanda tangangan kerja sama," tandas Atal.

Ke 10 kepala daerah yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat Tim Juri AK - PWI pada Jumat (3/12/2021) sore, mereka beragam usia, latar belakang suku, pendidikan, agama, budaya, partai, hingga masa kerja. Masing-masing Wali Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rahmat Effendi; Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, La Bakry; Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Hendra Lesmana; Bupati Indramayu, Jawa Barat, Hj. Nina Agustina; Wali Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, H. Helmi Hasan; Bupati Lamongan, Jawa Timur, H.Yuhronur Efendi; Walikota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka; Wali Kota Padang Panjang, Sumatera Barat H. Fadli Amran (Datuak Paduko Malano); Bupati Magetan, Jawa Timur, H. Suprawoto, dan Bupati Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, H. Musyafirin.

Menurut Ketua Pelaksana AK-PWI Yusuf Susilo Hartono, masing-masing kepala daerah tersebut berhasil dengan baik menarasikan dan memvisualkan pergulatan memenangkan kesehatan, berbasis informasi dan kebudayaan, guna mewujudkan perilaku baru. Salah satu yang menarik, sebelum ada kebijakan prokes pandemi Covid-19, di antara daerah-daerah tersebut sudah memiliki "protokol warisan nenek moyang" dalam menghadapi wabah, yang dirawat dalam adat dan tradisi setempat.

Hal ini menunjukkan sekaligus bukti bahwa kebudayaan daerah itu memiliki "harta karun kultural" tersembunyi, yang seringkali dilupakan oleh pemiliknya sendiri. Beruntung bagi kepala daerah yang menyadari "harta karun kultural"-nya itu. Sehingga pada saat terjadi pandemi, tinggal memadukan dengan prokes dan vaksinasi, serta berbagai aplikasi berbasis teknologi untuk melawan Covid-19. Sekaligus untuk mewujudkan perilaku baru di berbagai bidang : sosial budaya, ekonomi, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Untuk mendalami narasi teks proposal dan video tersebut, ke-10 kepala daerah akan diundang ke Kantor PWI Pusat, di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, pada 15-16 Desember 2021, untuk presentasi dan sesi tanya jawab dengan Tim Juri. "Pada babak ini, kepala daerah harus memaparkan sendiri dan menjawab berbagai pertanyaan pendalaman dari Tim Juri secara tatap muka, dengan mematuhi prokes yang berlaku," tutur Yusuf Susilo Hartono, yang telah melaksanaan AK-PWI sejak pertama hingga keempat ini.

Tim Juri terdiri atas Ninok Leksono (Wartawan Senior Kompas dan Rektor Universitas Multimedia Nusantara), Nungki Kusumastuti (Dosen Institut Kesenian Jakarta, penari, bintang film), Agus Dermawan T (Penulis buku kebudayaan dan seni, pengamat seni rupa), Atal S.Depari (Ketua Umum PWI Pusat, Wartawan), dan Yusuf Susilo Hartono (Pengurus PWI Pusat, Wartawan, dan Pelukis).

Apresiasi Pers untuk Pemajuan Kebudayaan AK-PWI digelar sejak era Margiono menjadi Ketua Umum PWI Pusat, dan dilanjutkan era Atal S.Depari, secara tahunan. Setelah digelar pertama kali di tengah perayaan HPN 2016 di Lombok, NTB, berlanjut di HPN 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, HPN 2021 di Ancol, Jakarta, dan HPN 2022.

Hingga AK-PWI ketiga, telah terpilih 37 kepala daerah, diantaranya Ridwan Kamil, ketika menjadi Walikota Bandung, dan saat ini menjadi Gubernur Jawa Barat, Abdullah Azwar Anas Bupati Banyuwangi, Jawa Timur (2015-2020), Umar Ahmad, Bupati Tubaba, Lampung (2017-2022), Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Utara (2016-2021), Richard Louhenapessy, Walikota Ambon (2017-2022), AS Tamrin Wali Kota Baubau, Sultra (2018-2023), Ibnu Sina Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
( 2016-2021), Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor (2019-2024), M Taufan Pawe, Wali Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan (2018-2023), Ika Puspitasari, Wali Kota Mojokerto, Jawa Timur (2018-2023) dan Tjhai Chui Mie Wali Kota Singkawang (2018-2023). 

Ide AK-PWI muncul setelah Temu Redaktur Kebudayaan se-Indonesia 2014 di Siak, Riau, yang digelar PWI Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud. Disadari bahwa di era otonomi daerah, bupati/wali kota adalah ujung tombak pembangunan dan pemajuan kebudayaan nasional. Untuk itu PWI, sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi, perlu mengapresiasi bupati/wali kota yang melek kebudayaan, melalui AK-PWI.

Apalagi setelah UNESCO, 2017, menyatakan Indonesia merupakan negara super power kebudayaan, maka apresiasi dan peran serta wartawan bagi pemajuan kebudayaan bangsanya perlu semakin digelorakan.