Wako Hendri Dan Wawako Allex Hadiri Rakornas 2026 Di SICC Bogor

Pd.Panjang, (Minangsatu) - Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis bersama Wakil Wali Kota Allex Saputra, hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 digelar Kementerian Dalam Negeri di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026) kemaren.

Rakornasdiikuti kepala daerah dari seluruh Indonesia ini, dibuka Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Forum tersebut, menjadi wadah strategis menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.

Kehadiran Wako Hendri dan Wawako Allex, menegaskan komitmen Pemko Padang Panjang dalam memperkuat sinergi lintas pemerintahan, serta memastikan program nasional dapat diimplementasikan secara optimal hingga ke tingkat daerah.

Turut hadir unsur Forum Forkopimda Kota Padang Panjang, yakni Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Adhi Setyo Prabowo, Dandim 0307/Tanah Datar Letkol Inf Agus Priyo Pujo Sumedi, serta Kapolres, AKBP Wisnu Hadi.

Rakornas 2026, mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”, yang menekankan pentingnya kolaborasi dan keselarasan kebijakan di seluruh tingkatan pemerintahan.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan seluruh aparatur pemerintah, harus berperan sebagai pelayan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

“Rakyat kita mendambakan pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan segelintir orang,” tegas Presiden.

Wako Hendri,v menjelaskan, rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ia menegaskan kesiapan Pemko dalam mendukung dan mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden.

“Kami siap mendukung penuh program prioritas Presiden, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah, hingga menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas pemerintahan,” ujarnya. (*)