Wabup Leliarni Lantik 97 PNS Menjadi Pejabat Fungsional Di Pemkab Dharmasraya

Wabup Leliarni Lantik 97 PNS Menjadi Pejabat Fungsional di Pemkab Dharmasraya

Dharmasraya (Minangsatu) - Wakil Bupati Dharmasraya, Leli Arni, mengambil sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus melantik pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Selasa (5/5/2026) di Auditorium Dharmasraya, Pulau Punjung.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada para aparatur yang telah resmi diangkat menjadi PNS dan dilantik dalam jabatan fungsional. Ia menegaskan bahwa momen tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Selamat kepada saudara-saudara yang telah diambil sumpah/janji dan dilantik. Amanah ini harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pimpinan dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT,” ujar Leli Arni.

Sebanyak 97 orang CPNS resmi diangkat menjadi PNS, terdiri dari 58 tenaga kesehatan, 36 tenaga teknis, serta 3 orang lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Seluruhnya telah memenuhi persyaratan, termasuk masa percobaan selama satu tahun, lulus pendidikan dan pelatihan, serta sehat jasmani dan rohani.

Terhadap itu, Wakil Bupati menjelaskan, pengambilan sumpah/janji merupakan bagian dari ketentuan dalam proses pengangkatan CPNS menjadi PNS. Sementara itu, untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan pada saat pengangkatan dalam jabatan.

Leli Arni menekankan pentingnya penerapan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

“ASN harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bekerja secara profesional, serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar para PNS senantiasa menjaga disiplin kerja, mematuhi peraturan yang berlaku, serta menghindari tindakan yang dapat merusak citra ASN, seperti praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, para aparatur diminta untuk bersikap sopan, ramah, dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga netralitas dalam menjalankan tugas. (Syaiful Hanif)