Wabup Dharmasraya Ikuti Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2021 Secara Virtual

Dharmasraya (Minangsatu)-- Wakil Bupati Dharmasraya, Dasril Panin Dt. Labuan, ikuti rapat koordinasi nasional  penanggulangan bencana tahun 2021 secara virtual. Kegiatan dipusatkan di Aula Kantor Bupati Dharmasraya, juga diikuti oleh Asisten II, Yefrinaldi, Asisten III, Martoni, Kepala BPBD, Eldison, Kepala Dinas Sosial P3APPKB, Bobby Perdana Riza, Sekretaris Dinas Satpol PP dan Damkar, Syafruddin, dan Plt. Kepala Dinas PMD, Hastho Kuncoro, Rabu (3/3/21). 

Rapat tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widido. Dalam sambutannya Ia menyampaikan bahwasanya dalam setahun ini, Indonesia diberikan pengalaman dan pelajaran luar biasa. Tidak hanya dilanda bencana alam, tetapi juga bencana non alam berupa pandemi Covid-19. 

"Dalam menghadapi bencana kemanusian yang tidak pernah ada pembandingnya dalam sejarah, sisi kesehatan dan ekonomi harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Bukan hanya skala daerah, nasional, tetapi juga skala global. Dengan kehaduan tersebut, mengharuskan kita bekerja cepat, inovatif dan berkolaborasi dengan negara lain, dan lembaga internasional," kata Jokowi Dodo.

Ia juga menyebutkan, bahwasanya pengalaman pahit itu, harus dijadikan momentum untuk memperkokoh ketangguhan kita dalam menghadapi segala bentuk bencana.

"Saya ingatkan, Indonesia adalah 1 dari 35 negara dengan ancaman bencana terbesar di dunia. Dalam rentang Februari 2020 hingga Februari 2021, BNPB mencatat 3.253 bencana terjadi di Indonesia. Tentunya hal ini, merupakan cobaan dan tantangan yang harus kita hadapi," tegasnya.

Joko Widodo juga menyebutkan, bahwa kunci utama dalam mengurangi resiko bencana terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi. "Ini bukan berarti aspek lain dari manajemen bencana tidak kita perhatikan. Tetapi jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi terencana. Selanjutnya, kebijakan nasional harus sensitif terhadap karawanan bencana. Jangan saat ada bencana, kita merasa panik, dan ribut.

Ia juga menegaskan, bahwasanya pemerintah daerah jangan hanya sibuk membuat aturan, karena yang lebih utama adalah pelaksanaan di lapangan. Kebijakan untuk mengurangi resiko bencana, harus terintegrasi. Kemudian juga meningkatkan edukasi dan literasi terkait kebencanaan kepada masyarakat.*