HOME POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT
- Rabu, 12 Februari 2025
Usulan Pelantikan 17 Kepala Daerah Terpilih Diteruskan Gubernur Mahyeldi Ke Mendagri
Usulan Pelantikan 17 Kepala Daerah Terpilih Diteruskan Gubernur Mahyeldi ke Mendagri
Padang (Minangsatu) - Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat (Kabiro Pem dan Otda Provinsi Sumbar), Ezeddin Zein mengatakan Gubernur telah meneruskan surat usulan pengesahan pengangkatan pasangan kepala daerah terpilih di Sumbar kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Totalnya berjumlah 17 usulan.
“Semua usulan yang masuk ke Gubernur dari DPRD masing-masing daerah, telah kita teruskan ke Kemendagri. Totalnya berjumlah sebanyak 17 usulan,” kata Kabiro Pem dan Otda Provinsi Sumbar, Ezeddin Zein di Padang, Selasa (11/2/2025).
Ia menjelaskan, dari total jumlah tersebut masih ada 2 daerah yang usulan pengesahan pengangkatan pasangan kepala daerah terpilihnya belum di kirim oleh DPRD masing-masing daerah ke Gubernur, yakni Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Itu disebabkan karena proses sengketa Pilkadanya masih berlanjut di Mahkamah Konstitusi.
“Kita hanya meneruskan, usulan yang dikirim DPRD ke Gubernur. Ketika usulannya belum masuk, ya kita belum bisa meneruskan,” ujarnya.
Diketahui, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara.
Editor : ranof
Tag :#Pelantikan kepala daerah terpilih #Gubernur Mahyeldi #Sumbar
Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com
-
GUBERNUR MAHYELDI TEGASKAN POKIR YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEWENANGAN PROVINSI, TIDAK AKAN BISA DIJALANKAN
-
GUBERNUR MAHYELDI UNDANG DUBES PALESTINA HADIR DALAM PUNCAK PERINGATAN HARI JADI SUMBAR KE-81
-
GUBERNUR SUMBAR: KESEPAKATAN KUA-PPAS 2026 DAN 2027 JADI LANDASAN PENGUATAN PEMBANGUNAN DAN PEMULIHAN PASCABENCANA
-
SUMBAR MEMILIKI BANYAK TOKOH NASIONAL, MENURUT MAHYELDI : PEMIKIRAN DAN PENGALAMAN MEREKA TAK TERDOKUMENTASIKAN DENGAN BAIK
-
RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2025 DISETUJUI, MAHYELDI: MASUKAN DPRD JADI EVALUASI PERBAIKAN TATA KELOLA