TPAKD Se Sumbar Dikukuhkan, Membantu Usaha Mikro Memahami Dan Akses Ke Lembaga Keuangan

Padang (Minangsatu) - Gubenur Sumatera Barat Mahyeldi mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk 19 kabupaten dan kota di daerah ini yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk lembaga keuangan guna memperkuat modal.

"Terbentuknya TPAKD di seluruh daerah di Sumbar akan meningkatkan literasi dan pemahaman serta akses masyarakat termasuk pelaku usaha mikro pada lembaga keuangan sehingga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan," katanya di Padang, Senin (26/7/2021).

Ia mengatakan itu saat pengukuhan TPAKD dan peluncuran produk keuangan "Marandang" Bank Nagari di Auditorium Gubernuran.

Menurut gubernur dengan dikukuhkannya TPAKD di seluruh daerah itu, Sumbar masuk 10 provinsi tercepat dalam pelaksanaannya di Indonesia. Diharapkan TPAKD bisa segera menjalankan fungsinya untuk meningkatkan literasi dan pemahaman tentang lembaga keuangan sehingga makin banyak masyarakat yang bisa mengakses permodalan.

Potensi yang ada di Sumbar sangat banyak seperti di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, songket tenun, kuliner dan banyak usaha super mikro. Selama ini belum semua yang punya akses ke lembaga keuangan.

Keterbatasan akses itu sebagian karena tidak memiliki pemahaman cara mengakses produk di lembaga keuangan. Dengan adanya TPAKD diharapkan bisa menjadi solusi sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

Sementara itu Kepala OJK Sumbar, Yusri, mengatakan terbentuknya TPAKD di semua daerah itu tidak lepas dari upaya dan dukungan gubernur, bupati dan wali kota se-Sumbar. "Kami sangat mengapresiasi kepedulian kepala daerah ini," katanya.

Ia optimis TPAKD bisa menjadi ajang secara bersama-sama untuk mendorong perekonomian daerah menjadi lebih baik. Di masa pandemi perlu ide dan kreatifitas untuk mendorong perekonomian agar bisa terus berkembang. "Dalam TPAKD kita bisa merumuskan dan mendiskusikan ide-ide untuk mendorong perekonomian rakyat itu," katanya.

Berdasarkan data survei 2019, tingkat literasi masyarakat Sumbar terhadap jasa keuangan formal baru 34,55 persen, sementara tingkat inklusi 66,75 persen atau masih di bawah nasional. "Dengan adanya TPAKD diharapkan target literasi dan inklusi hingga 90 persen yang dicanangkan Presiden Joko Widodo bisa tercapai," katanya.

Dasar kerja TPAKD nantinya adalah potensi yang ada di masing-masing daerah sehingga perkembangannya bisa lebih cepat.

Ikut hadir pada acara terebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Direktur Utama Bank Nagari, Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan, Plt Sekda Sumbar, bupati wali kota se-Sumbar dan pengurus TPAKD.