Tolak UU KPK, Aliansi Mahasiswa-Pelajar Payakumbuh-Limapuluh Kota Lakukan Aksi Damai

Payakumbuh (Minangsatu) - Aksi demontrasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Payakumbuh Limapuluh Kota dan pelajar di gedung DPRD Kota Payakumbuh, Kamis (26/9) berlangsung aman dan damai. Dalam aksi ini mahasiswa menyampaikan tuntutannya menolak revisi UU KPK.

"Revisi UU KPK melemahkan independensi KPK karena diletakkan dalam rumpun eksekutif. Belum lagi pasal-pasal lain yang melemahkan KPK seperti keberadaan Dewan Pengawas yang lebih berkuasa dari Pimpinan KPK. Makanya kami secara tegas tolak revisi UU KPK!," ujar Juru Bicara Aliansi Mahasiswa Payakumbuh Limapuluh Kota, Bayu Andika.

Ketua BEM STIH Putri Maharaja Payakumbuh itu juga mensinyalir pelemahan KPK dilakukan melalui pemangkasan kewenangan penyelidikan dan penyadapan. 

"Penyelidik tak bisa lagi mengajukan pelarangan seseorang ke luar negeri. Belum lagi penyadapan menjadi lebih sulit karena lapis birokrasi serta tidak dapat lagi dilakukan pada tahap penuntutan," tutur Bayu.

Secara tertulis, ada beberapa tuntutan mahasiswa. Pertama, meminta DPR RI  melakukan peninjauan kembali UU KPK ke MK. Kedua, mendesak DPR RI untuk membatalkan pembahasan RKUHP dan RUU Pertanahan serta RUU lain yang tidak pro rakyat.

Ketiga, mengadili pelaku pembakar hutan temasuk korporasi yang mendalanginya. "Kami mendesak DPRD Payakumbuh untuk setuju dengan tuntutan kami dan segera menyampaikan tuntutan kami ke pusat," ucap Bayu Andika.

Aksi demonstrasi berjalan lancar dan damai. Perwakilan mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Payakumbuh Hamdi Agus bersama anggota DPRD lainnya di ruang sidang utama DPRD Payakumbuh. 

Hadir juga pada kesempatan itu Kapolres Payakumbuh AKBP Dony Setiawan bersama kajaran mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi.

Usai menyampaikan aspirasi dan orasi di DPRD Kota Payakumbuh aliansi mahasiswa Luak Limopuluah membubarkan diri dengan damai dan tertib.