Solsel Dorong Kepastian Harga TBS Dan Perlindungan Petani Sawit Rakyat

Solsel Dorong Kepastian Harga TBS dan Perlindungan Petani Sawit Rakyat

Padang (Minangsatu) - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mendorong penguatan sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam melindungi kepentingan petani kelapa sawit rakyat, terutama menyangkut kepastian harga Tandan Buah Segar (TBS), legalitas perkebunan, serta kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban kemitraan.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi Gubernur dan Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa Sawit yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kamis (10/9/2026).

Rakor tersebut diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama jajaran pemerintah kabupaten penghasil kelapa sawit. Dari Kabupaten Solok Selatan hadir Sekretaris Daerah Drs. Syamsurizaldi, didampingi Asisten II Taufik Effendi dan Kepala Dinas Pertanian Admi Zulkhairi.

Salah satu agenda penting yang dibahas adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024, khususnya terkait pembelian TBS produksi perkebunan mitra serta fasilitasi pembangunan kebun masyarakat melalui kewajiban pembangunan kebun masyarakat sebesar 20 persen.

Dalam pembahasan, kondisi perkebunan sawit rakyat juga menjadi perhatian. Secara umum, terdapat perbedaan antara kebun plasma atau mitra yang dibangun perusahaan dengan kebun petani swadaya yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat.

Persoalan kualitas bibit turut menjadi salah satu tantangan. Penggunaan bibit yang tidak resmi berpotensi memengaruhi produktivitas dan rendemen minyak sawit. Namun, di sisi lain, semakin banyak petani yang mulai menggunakan bibit bersertifikat karena menyadari bahwa tanaman sawit merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya akan menentukan pendapatan mereka selama puluhan tahun.

Karena itu, kepastian harga menjadi hal yang sangat penting bagi keberlanjutan usaha petani.

Dalam rakor tersebut, Sekda Solok Selatan menekankan perlunya percepatan penetapan harga TBS bagi petani swadaya atau kelompok tani nonmitra oleh pemerintah provinsi.

Menurutnya, keberadaan petani swadaya tidak boleh luput dari perhatian dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit. Mereka merupakan bagian penting dari ekosistem sawit daerah yang perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian dalam pemasaran hasil produksinya.

Sekda Solok Selatan juga mempertanyakan bentuk sinergi dan dukungan teknis dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di daerah.

“Mengingat peran penting kolaborasi lintas pemerintahan, bagaimana skema sinergi dan dukungan teknis dari Pemerintah Provinsi dan Pusat kepada kami di Kabupaten Solok Selatan untuk mempercepat realisasi hasil pengawasan Satgas Pengawas Harga TBS, fasilitasi ISPO dan STDB bagi pekebun rakyat, serta pengawasan kepatuhan PKS terhadap aturan pasokan 20 persen di wilayah kami?” ujar Syamsurizaldi dalam rakor tersebut.

Ia menilai, penguatan koordinasi menjadi penting agar kebijakan yang telah ditetapkan tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah.

Selain persoalan harga TBS, fasilitasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi pekebun rakyat juga perlu diperkuat. Legalitas dan tata kelola perkebunan yang baik dinilai menjadi bagian penting untuk meningkatkan posisi tawar petani sekaligus memastikan perkebunan rakyat berkembang secara berkelanjutan.

Pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan pengolahan kelapa sawit (PKS), khususnya terkait kewajiban pasokan dan kemitraan, juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan lintas sektor agar pengawasan dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Bagi Solok Selatan, penguatan tata kelola sawit bukan semata persoalan komoditas, tetapi menyangkut keberlanjutan ekonomi masyarakat. Dengan harga yang lebih berkeadilan, legalitas perkebunan yang jelas, bibit berkualitas, serta hubungan kemitraan yang sehat antara perusahaan dan petani, sektor kelapa sawit diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

Rakor tersebut menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan persoalan nyata di lapangan sekaligus mendorong agar kebijakan persawitan nasional dapat diimplementasikan secara lebih efektif hingga tingkat kabupaten dan petani.(vino/solsel)