Sidak Ramadan, Gubernur Mahyeldi ; Pertahankan Disiplin Dan Pelayanan Publik

Sidak Ramadan, Gubernur Mahyeldi ; Pertahankan Disiplin dan Pelayanan Publik

Padang (Minangsatu) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Kamis (5/3/2026). Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan tingkat kehadiran dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terjaga selama bulan Ramadan.

Dalam peninjauan tersebut, Mahyeldi memantau langsung aktivitas perkantoran serta memeriksa daftar kehadiran pegawai di kedua instansi tersebut.

Ia mengatakan, secara umum, tingkat kehadiran ASN di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan cukup baik. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan. Hanya dua orang pegawai yang tercatat izin.

“Alhamdulillah, secara umum tingkat kehadiran ASN hari ini cukup baik. Tidak ada yang tanpa keterangan, hanya dua orang yang izin,” ujar Mahyeldi.

Menurutnya, disiplin kehadiran ASN merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Termasuk pada bulan Ramadan, aktivitas pelayanan publik harus tetap berjalan optimal.

Mahyeldi menegaskan, meskipun sedang menjalankan ibadah puasa, ASN tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga kinerja dan profesionalitas dalam melayani masyarakat.

“Ramadan bukan menjadi alasan untuk menurunkan semangat bekerja. Justru ini menjadi momentum untuk meningkatkan integritas, kedisiplinan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Ia berharap, kondisi disiplin yang baik tersebut dapat terus dipertahankan oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. Melalui sidak tersebut, ia ingin memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik serta pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu selama bulan suci Ramadan.

Gubernur Minta KPID Sumbar Tingkatkan Pengawasan Siaran, Terutama Saat Pilkada Serentak 2020

minangsatu > Birokrasi

Siasati Pemangkasan Anggaran, BPS Sumbar Pakai Medsos Pegawai Buat Sosialisasi Sensus Penduduk

minangsatu > Birokrasi