Sepanjang 2024, PLN Dorong Pertumbuhan Konsumsi Listrik Hingga 17,78 TWh

Jakarta, (minangsatu) - PT PLN (Persero) mencatatkan prestasi gemilang sepanjang 2024 dengan pertumbuhan penjualan tenaga listrik sebesar 17,78 terawatt hour (TWh), naik 6,17% dari tahun sebelumnya. 

Pencapaian ini didorong oleh strategi pemasaran intensifikasi dan ekstensifikasi yang menyumbang 8,40 TWh.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa lonjakan konsumsi listrik mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap PLN. 

“Keberhasilan ini adalah hasil dari strategi pemasaran inovatif yang mendukung aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan visi pemerintah untuk ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Strategi intensifikasi berfokus pada optimalisasi konsumsi listrik pelanggan eksisting melalui program diskon tambah daya, electrifying lifestyle, dan akuisisi captive power untuk sektor industri dan bisnis, menyumbang 5,80 TWh. 

Sementara itu, strategi ekstensifikasi menciptakan permintaan baru melalui electrifying agriculture, electrifying marine, dedieselisasi, dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, dengan kontribusi 2,60 TWh.

Darmawan menambahkan bahwa keberhasilan ini didukung oleh Transformasi 2.0 berbasis Moonshot Thinking sejak 2020, yang menjadikan PLN lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelanggan. 

“Transformasi ini mengubah PLN menjadi penyedia energi masa depan melalui digitalisasi layanan dan pendekatan pemasaran yang responsif,” katanya.

Selain penjualan listrik yang mencapai 306,22 TWh, PLN juga mencatatkan penambahan 3,72 juta pelanggan (naik 5,88%) dan peningkatan daya tersambung sebesar 9,03% atau 10.517,83 MegaVolt Ampere (MVA) dibandingkan 2023.

“PLN kini bukan hanya penyedia listrik, tetapi juga penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan dinamis dan berbasis kebutuhan pelanggan,” tutup Darmawan.

Istana Buka Suara Soal Empat Pulau Sengketa Aceh-Sumut

minangsatu > Birokrasi

Reydonnyzar Moenek Dan Adam Bachtiar Dilantik Jadi Analis Kebijakan Ahli Utama DPD RI

minangsatu > Birokrasi