Sambut Hari Ibu Tahun 2022,Dinas (P3APPKB) Bukittinggi Adakan Roadshow Lindungi Perempuan Dan Anak

Bukittinggi (Minangsatu) - Pemerintah Kota Bukittinggi, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB), selenggarakan kegiatan Roadshow Lindungi Perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka dalam menyambut Hari Ibu sekaligus program pamungkas akhir tahun 2022 dalam upaya perlindungan anak dan perempuan.

"Menjelang akhir tahun sekaligus menyambut Peringatan Hari Ibu 2022, kami melaksanakan Roadshow Lindungi Perempuan ke beberapa kelompok Dasawisma di Kota Bukittinggi, sebelumnya di tahun 2021 telah dilakukan kegiatan yang sama di 13 kelompok," jelas Kepala Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi, Tati Yasmarni,Kamis (08/12/2022).

Dia mengatakan poin penting yang disampaikan dalam Roadshow Lindungi Perempuan ini adalah fenomena meningkatnya kasus penyimpangan perilaku seksual yang menimpa hampir di setiap lapisan usia di masyarakat.

"Kasus-kasus ini sudah cukup mengkhawatirkan, sehingga membutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk bisa memaksimalkan upaya pencegahan dan penanganan secara lebih serius dan komprehensif," ujarnya.

Tati menambahkan, tingkat kehadiran peserta yang terdiri atas anggota ataupun pengurus Dasawisma mencapai 90 persen di setiap pertemuan. Informasi juga disertai upaya penanganan yang sebelumnya jarang terjamah dengan kegiatan serupa di seluruh daerah.

"Kondisi ini merupakan salah satu indikator antusiasme masyarakat 'akar rumput', yang sangat membutuhkan informasi terkini tentang kasus kekerasan terhadap perempuan. Semoga kegiatan Roadshow Lindungi Perempuan ini, bisa selalu menjadi kegiatan berkesinambungan serta berarti dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bukittinggi, demi mempersiapkan perempuan- perempuan Bukittinggi yang Hebat tanpa meninggalkan fitrahnya," ujar Tati.

Kegiatan yang mengusung konsep jemput bola dilakukan di 24 Kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi. Program perlindungan perempuan diharapkan dapat ditambahkan dengan kehadiran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari kepolisian agar dapat mengetahui teknis pelaporan saat terjadi pelanggaran.