HOME POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT
- Senin, 12 Juli 2021
RPJMD Sumbar 2021-2026 Butuh Masukan Semua Pihak Untuk Penyempurnaan
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) 2021-2026 membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan sebelum ditetapkan bersama DPRD.
"Masukan yang diberikan salahsatunya dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan menjadi pertimbangan dalam RPJMD kita ke depan," katanya saat menghadiri rapat tentang Pandangan dan Masukan Forkompinda terhadap Ranperda RPJMD tahun 2021-2026 di DPRD Sumbar, Senin (12/7/2021).
Ia mengatakan masukan-masukan itu sebagian sebenarnya telah disampaikan oleh Forkopimda secara lisan kepada Pemprov Sumbar dan sudah dibahas dalam pembentukan RPJMD. "Ini mungkin penyampaian gagasan dan ide secara resmi. Kami menyampaikan apresiasi atas masukan dan gagasan ini," ujarnya.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Supardi, itu digelar di ruang sidang utama kantor DPRD Sumbar. Ikut hadir dalam rapat Wakil ketua DPRD, perwakilan Danlanud, Kapolda Sumbar, perwakilan Danlantamal, perwakilan Danrem 032/Wbr, Kajati, Ketua pengadilan tinggi, Kabinda dan sejumlah OPD Pemprov Sumbar.
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan rapat pembahasan RPJMD itu penting untuk menyempurnakan Ranperda dengan sumbangsih pikiran dari seluruh stakeholder. Ia mengatakan hingga saat ini sebenarnya sudah ada tiga stakeholder yang sudah mengantarkan proposal perencanaan dan sudah ada ekspos.
"Usulan-usulan ide dan gagasan yang dimiliki untuk pembangunan di Sumbar ke depan inilah yang sangat penting bagi kita bersama," katanya.
Editor : ranof
Tag :#Rpjmd 2021-2026#Rapat pleno DPRD#Gubernur#Sunbar#Mahyeldi#
Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com
-
GUBERNUR MAHYELDI UNDANG DUBES PALESTINA HADIR DALAM PUNCAK PERINGATAN HARI JADI SUMBAR KE-81
-
GUBERNUR SUMBAR: KESEPAKATAN KUA-PPAS 2026 DAN 2027 JADI LANDASAN PENGUATAN PEMBANGUNAN DAN PEMULIHAN PASCABENCANA
-
SUMBAR MEMILIKI BANYAK TOKOH NASIONAL, MENURUT MAHYELDI : PEMIKIRAN DAN PENGALAMAN MEREKA TAK TERDOKUMENTASIKAN DENGAN BAIK
-
RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2025 DISETUJUI, MAHYELDI: MASUKAN DPRD JADI EVALUASI PERBAIKAN TATA KELOLA
-
GUBERNUR MAHYELDI SERAHKAN KUA-PPAS 2027 KE DPRD, PROGRAM DISUSUN YANG BERDAMPAK LANGSUNG PADA MASYARAKAT