Rektor UNP Tandatangani Nota Kesepahaman Dengan BAWASLU-RI

Padang (Minangsatu) - Rektor UNP Menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja sama Pengawasan pada Pemilu 2024 bersama Bawaslu Republik Indonesia. Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2022. UNP merupakan satu dari 32 perguruan tinggi yang menandatangani nota kesepahaman tersebut. 

Rektor UNP, Prof. Ganefri, Ph.D mengatakan “bahwa UNP satu dari 32 Perguruan Tinggi di Indonesia yang dipercayai oleh Bawaslu-RI untuk berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu Tahun 2024, karena dipandang sebagai Pemilu terbesar karena dilakukan serentak dari tingkat Pilkada, Pileg dan Plpres, maka UNP akan ambil bagian untuk mensukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut semaksimal mungkin” Kata Rektor yang juga Ketua PWNU Sumatera Barat ini.

Tim Debat Demokrasi UNP lolos ke tingkat Nasional pada Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi se Indonesia ke-II tahun 2022 yang diadakan Bawaslu RI bertempat di Hotel Mercure Ancol pada tanggal 20 sampai dengan 24 Februari 2022. Rektor dalam hal ini menyambut baik kegiatan ini dan memberikan apresiasi terhadap tim Debat Demokrasi UNP yang lolos ke tingkat Nasional. Tim Debat Demokrasi UNP merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. Pembina Debat UNP Dr.Junaidi Indrawadi,M.Pd mengaku bahagia tim asuhannya dapat berlaga di tingkat nasional bersama 32 perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Bertindak sebagai pendamping tim debat yaitu Irwan, S.IP, M.Sc yang juga merupakan dosen di Prodi PPKn. Terkait dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang terus mengalami peningkatan, maka panitia telah mensyaratkan penerapan protokol kesehatan yang ketat bagi peserta yang akan bertanding. Salah satunya dengan mewajibkan seluruh peserta dan pendamping untuk SWAB PCR dua hari sebelum keberangkatan.

Kegiatan debat yang kedua kalinya ini merupakan bagian dari program Bawaslu untuk berperan dalam melahirkan generasi muda yang kritis dan memahami persoalan bangsa khususnya mekanisme Pemilihan Umum. Apalagi dua tahun mendatang kita akan melaksanakan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah. Dalam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu tahun 2024, diperkirakan banyak menggunakan media digital, media sosial, media elektronik dan sebagainya.*