Rektor UNP Dukung Pemerintah Untuk Rekrutmen ASN GTK Jalur Honorer

Jakarta (Minangsatu) - Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Prof. Ganefri, Ph.D diundang oleh Komisi X DPR RI Senin (24/5/2021) dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta. 

Dalam rapat yang berlangsung secara luring dan daring ini membahas agenda Rapat Panja Pengangkatan GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) jalur Honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Dalam RDP yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi X/ Ketua Panja GTK ASN Agustina Wilujeng Pramestuti, SS, MM, juga dihadiri oleh Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Rektor Universitas Negeri Manado dan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Bali.
 
Dalam pemaparannya Rektor UNP menyatakan bahwa pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN sudah sangat mendesak, mengingkat seperti di Provinsi Sumatera Barat saja terdapat 31.910 orang guru honorer dari jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, sementara itu malah terjadi kekurangan guru ASN dan krisis pada guru SLB, apalagi 8.761 orang guru juga memasuki masa pensiun dalam 5 tahun terhitung sejak tahun 2019. 
 
Rektor UNP yang juga Ketua Forum Rektor LPTK Indonesia meminta pengangkatan ASN dari jalur GTK tahun 2021 ini harus mengutamakan dan mendorong agar pemerintah selalu menjaga komitmen mutu dari GTK honorer yang akan direkrut selain pertimbangan faktor kesejahteraan, karena mengingat visi ke depan pendidikan di Indonesia seperti yang didesain dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia, tentu membutuhkan GTK yang sesuai dengan Standar Tenaga Kependidikan, artinya GTK yang kompeten dan berkualitas menghadapi pendidikan era Revolusi Industri 4.0 ini” tambahnya dalam bagian rekomendasi.
 
Sementara itu Agustina Wilujeng Pramestuti, SS, MM  Pimpinan RDP Panja Komisi X DPR RI yang membidangi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Perpustakaan mengharapkan dukungan dari Perguruan Tinggi LPTK dalam rekrutmen GTK honorer menjadi ASN oleh pemerintah, dan bergandengan tangan dalam mengawal proses rekrutmen tersebut, kata anggota DPR RI dari Fraksi PDIP ini. 
 
Setelah pemaparan dari empat orang Rektor yang mewakili LPTK di Indonesia, dilanjutkan dengan diskusi, dari anggota Komisi X yang hadir secara luring dan daring.*