Rapat Evaluasi Realisasi APBD Kota Bukittinggi, Pelaksanaan Kegiatan Baru 63%

Bukittinggi (Minangsatu)–Pemerintah Kota Bukittinggi, gelar Rapat Evaluasi Realisasi APBD Kota Bukittinggi tahun 2020. Rapat dipimpin langsung Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias di Aula Balaikota Bukittinggi, Senin (07/12).

Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Yuen Karnova, melaporkan, hingga memasuki akhir November 2020, pelaksanaan kegiatan baru mencapai 63 persen yang telah terealisasi. Ada beberapa SKPD tercatat berada dibawah 60 persen malah kegiatannya karena ada kendala dan hambatan.

Sementara Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) masih dalam tahap pemeriksaan pada beberapa kegiatanya yang telah dilaksanakan. Beberapa waktu lalu pun telah dibahas Kajian Lingkungan Hisup Strategis (KLHS) dalam rangka penyusunan RPJMD 2021-2026.

Sekretaris Daerah Bukittinggi, Yuen Karnova, mengakui, tahun ini memang tahun yang berat karena pandemi Covid-19 yang melanda, “namun kegiatan yang telah kita rencanakan tetap harus direalisasikan,” ujarnya.
 
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengatakan, setelah mengambil cuti hampir 2,5 bulan, mulai hari ini ia aktif bertugas kembali.

Memasuki bulan Desember, mendekati hari Pilkada, Ramlan mengharapkan Aparatur Pemko Bukittinggi dapat memberikan hak pilihnya ke TPS. Aparatur juga diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya.

Bungkam Coronavirus!; Polres Bukittinggi Gelar Patroli Skala Besar

minangsatu > Birokrasi

Sukseskan WHO 2024, Kankemenag Kota Bukittinggi Berikan Layanan Sertifikasi Halal On The Spot Pada Lima Lokasi Pokdarwis

minangsatu > Birokrasi

“Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bukittinggi tahun ini bernilai sangat baik. Itu semua merupakan hasil kerja keras kita semua. Ada beberapa kegiatan peresmian yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Seperti Mall Pelayanan Publik dan RSUD. Terkait Hari Jadi Kota, perlu dipersiapkan agak berbeda karena masih menggunakan standar kesehatan Covid-19,” ungkap Ramlan.

Terakhir, Wako menekankan kepada aparatur, agar tetap bekerja dengan aturan, lengkapi pekerjaan dengan administrasi yang lengkap, sehingga pekerjaan selesai dengan matang dan saat pemeriksaan, tidak tersangkut masalah hukum.