Rakornas Digelar Di Lombok, KI Sumbar Optimis Informasi Publik Semakin Terang

Lombok, Minangsatu - Komisi Informasi (KI) Pusat bersama Komisi Informasi provinsi se-Indonesia membuat hajatan besar di Lombok Nusa Tenggara Barat, Senin hingga Rabu (7-9 Agustus 2023). Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), itulah nama hajatan besar KI se Indonesia itu. 

"Selama tiga hari para komisioner se-Indonesia adu gagasan dan argumen untuk melahirkan program keterbukaan informasi publik," ujar Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro jelang pembukaan Rakornas KI, Senin (7/8/2023) di Ball Room Rinjani Hotel Lombok Raya.

Sementara itu KI Sumbar hadir lengkap termasuk Sekretaris KI Sumbar Devi Astina, mengakui hajatan besar nasional di Lombok ini.

"Dari Lombok untuk Indonesia demo keterbukaan informasi publik semakin terang benderang di bumi persada tercinta ini," ujar Ketua KI Sumbar Nofal Wiska didampingi Wakil Ketua Arif Yumardi dan dua Komisioner Tanti serta Adrian.

Gubernur Bali I Wayan Koster Serahkan RUU Tentang Provinsi Bali Pada Ketua DPD RI La Nyalla

minangsatu > Birokrasi

Erick: BUMN Dan Badan Gizi Berkolaborasi Demi Akselerasi Swasembada Pangan RI

minangsatu > Birokrasi

Menurut Arif Yumardi Rakornas KI di Lombok NTB ini mesti menjadi indikator kuat membersamai keterbukaan infomasi publik.

"Saya optimis Keterbukaan Informasi Publik pasca Rakornas Lombok ini Rabu besok, semakin terang benderang, tak ada lagi badan publik.ngeles bahwa informasi dihasilkan adalah informasi dikecualikan," ujar Arif Yumardi.

Ketua KI Aceh Arman Fauzi juga optimis KI se Indonesia solid. "Harus solid, hadir di sini KI se Indonesia mesti mampu mewarnai, tidak memisahkan. dan jelas KI harus mampu  berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara," ujar Arman Fauzi.

Apalagi kata Komisioner KI Pusat Gede Narayana tema berkaitan sekali dengan agenda demokrasi 2024. "Sangat mengena dan pas tema Rakornas KI hari ini sampai Rabu, yaitu Keterbukaan Informasi Publik untuk Demokrasi, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Nasional, ini esensi dasar dari spirite keterbukaan informasi publik di negara ini," ujar Gede Narayana. (*)