PSSI Tunda Pemilihan Ketua Asprov Seluruh Indonesia, Pemerintah Siapkan Revisi Desain Besar Olahraga

Jakarta (Minangsatu) - Menimbang dan mengingat banyaknya terjadi bencana alam di Sumatera serta dampak yang ditimbulkan, PSSI memutuskan untuk menunda pemilihan ketua Asprov PSSI seluruh Indonesia. 

Hal tersebut tertuang dalam Surat Resmi PSSI Nomor Nomor 6794 PGD/894/001/2025 tertanggal 10 Desember 2025.

Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya bencana alam, terutama di wilayah Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera, yang menghambat kelancaran proses organisasi.

Selain alasan bencana, penundaan ini juga berkaitan dengan beberapa agenda strategis pemerintah di sektor keolahragaan.

Pemerintah saat ini tengah merencanakan revisi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), termasuk penetapan 21 cabang olahraga prestasi yang akan menjadi prioritas pengembangan jangka panjang.

Pemerintah bersama kementerian terkait juga sedang memperkuat kerja sama lintas kementerian untuk mengoptimalkan pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi daerah.

Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bagian dari percepatan pembinaan olahraga di tingkat akar rumput.

Di sisi internal organisasi, PSSI juga menjadwalkan pelaksanaan sosialisasi Statuta PSSI Edisi 2025 dan pengaturan ulang tata kelola organisasi.

Sosialisasi ini menjadi  dasar penting dalam penyesuaian struktur dan regulasi federasi sebelum tahapan kongres dilanjutkan.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, PSSI menyatakan mencabut seluruh rekomendasi dan menunda seluruh proses Kongres Biasa Pemilihan Asprov hingga batas waktu yang akan ditetapkan kemudian.

PSSI juga memastikan bahwa federasi akan menetapkan mekanisme kelanjutan organisasi bagi Asprov dan asosiasi anggota yang masa baktinya telah berakhir. Penetapan tersebut akan berlangsung sampai terpilihnya kepengurusan baru melalui kongres yang sah.

Keputusan ini mendapat respons beragam dari daerah, namun mayoritas menilai penundaan merupakan langkah realistis untuk menjaga stabilitas organisasi dan memastikan proses pemilihan berjalan sesuai ketentuan statuta yang baru.