Plt Gubernur Audy Joinaldy Berharap BUMD, BLUD, Dan Bumdes, Benahi Tata Kelola Agar Lebih Berkontribusi Bagi Daerah

Plt Gubernur Audy Joinaldy Berharap BUMD, BLUD, dan Bumdes, Benahi Tata Kelola agar Lebih Berkontribusi bagi Daerah

Padang (Minangsatu) - Plt Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy meminta BUMD, BLUD, dan Bumdes di Sumbar agar membenahi tata kelola serta mengoptimalkan pengembangan usaha. Sehingga, dapat lebih berkontribusi pada perekonomian daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan desa masing-masing.

Harapan itu disampaikan Audy saat menjadi pembicara kunci pada kegiatan Lokakarya Penguatan BUMD,BLU/BLUD, dan BUMDES di Sumbar, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumbar bersama mitra terkait di Aula BPKP Sumbar, Selasa (22/10/2024).

"Kita jelas harus terus menggali potensi pengembangan usaha BUMD, BLUD, dan Bumdes, yang diperlukan untuk meningkatkan sinergi dan komitmen. Dengan demikian ke depan, BUMD, BULD, dan Bumdes kita dapat beroperasi lebih efektif," ujar Audy dalam sambutannya.

Menurutnya, setidaknya terdapat lima potensi yang perlu diperhatikan oleh BUMD, BLUD, hingga Bumdes, di antaranya, memahami demografi dan menemukan peluang pasar bisnis yang tepat sasaran, bersinergi dengan OPD untuk membantu program pemerintah.

Selanjutnya, mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertera dalam RPJMD, menentukan dan menciptakan produk/jasa yang dibutuhkan sesuai dengan market setempat, serta menentukan model bisnis dan milestone jangka menengah dan jangka panjang yang hendak digapai.

"Kita berharap melalui kegiatan workshop ini, tata kelola BUMD, BLUD, dan BUMDES di Sumbar dapat ditingkatkan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah, terutama sekali dalam bentuk PAD bagi daerah dan desa," sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Audy juga menyinggung peran BPKP dalam mengawal pembangunan nasional, termasuk akselerasi pencapaian target nasional dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam BUMD. 

"Seharusnya GCG didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Ini bertujuan agar BUMD dapat beroperasi sesuai prinsip-prinsip GCG, guna mencapai tujuan peningkatan ekonomi daerah secara berkelanjutan," tambah Audy lagi.

Gubernur Dukung Rencana BNI Dirikan Outlet Transaksi Pembayaran Pajak Kendaraan

minangsatu > Ekonomi

Pertama Di Indonesia, Gubernur Mahyeldi Luncurkan Gerakan Tabungan Pajak Untuk Memudahkan Masyarakat Dan Mengoptimalkan Pendapatan Daerah

minangsatu > Ekonomi