PLN Turunkan 69 Ribu Personel Special Force Dengan Perlengkapan Operasional Untuk Siaga Kelistrikan Ramadan Dan Idulfitri 2025

Jakarta, (minangsatu) - PT PLN (Persero) memastikan keandalan pasokan listrik selama bulan suci Ramadan Idulfitri 2025 (RAFI 2025) dengan membentuk _Special Force_ yang beranggotakan total 69 ribu personel di seluruh Indonesia. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pihaknya telah menetapkan Periode Siaga RAFI 2025 yang berlangsung mulai 24 Maret 2025 (H-7) hingga 8 April 2025 (H+7).

“PLN membentuk _special force_ yang siaga selama periode Ramadan & Idulfitri 2025 di lokasi strategis seperti tempat pelaksanaan sholat ied, bandara, stasiun, terminal, pusat kegiatan masyarakat, dan tempat acara dengan suplai listrik berlapis," ungkap Darmawan.

Selama Periode Siaga RAFI 2025 tersebut, Special Force akan bersiaga di 3.830 posko siaga yang tersebar di seluruh daerah. Pasukan khusus tersebut dilengkapi dengan 1.839 genset, 636 Uninteruptible Power Supply (UPS), 1.276 gardu bergerak, 348 truk crane, 4.755 mobil dan 4.250 motor operasional.

Selain itu, PLN akan memastikan kecukupan pasokan listrik dengan mengupayakan ketersediaan daya pembangkit yang secara umum dalam status normal.

"Kami juga akan menjaga keandalan jaringan transmisi dan distribusi dengan membatasi pekerjaan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kecuali dalam kondisi darurat,” ujar Darmawan.

Lebih lanjut, Darmawan menambahkan bahwa PLN telah menyiapkan berbagai skenario mitigasi untuk memastikan kelancaran pasokan listrik selama periode siaga RAFI. Selain itu, PLN juga akan meningkatkan kesiagaan tim operasional guna mengantisipasi potensi gangguan listrik serta menyediakan layanan pelanggan yang responsif selama periode siaga tersebut.

“Kami telah membentuk satuan tugas khusus yang siap siaga 24 jam untuk menangani gangguan listrik dengan cepat dan memastikan kenyamanan masyarakat dalam beribadah,” pungkas Darmawan.

Kunjungi SPKLU Di Banten, Menteri ESDM Apresiasi Kesiapan PLN Sambut Mudik Lebaran 2025

minangsatu > Birokrasi

Senator Abdul Hakim Dorong Pemerintah Gunakan Satu Data Dalam Penyaluran Bansos Dampak Covid-19

minangsatu > Birokrasi