PLN Garap Eco Tourism "Green Canyon" Pangandaran Jadi Destinasi Wisata Global

Jakarta, (minangsatu) - PT PLN (Persero) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran mendukung destinasi wisata berkelanjutan melalui pengembangan _eco tourism_ di Green Canyon Pangandaran, Kamis (17/10). Kolaborasi ini dilakukan sebagai upaya mendukung program transisi energi dalam mencapai _Net Zero Emissions_ (NZE) di 2060.

Pada program kolaborasi ini PLN bersama Pemerintah Kabupaten Pangandaran memberikan bantuan konversi mesin perahu konvensional ke mesin listrik sebanyak 12 unit, konversi kompor listrik bagi UMKM, pemasangan PLTS atap, pemanfaatan sisa pembakaran _Fly Ash Bottom Ash_ (FABA) untuk paving dan cor di lokasi Dermaga Green Canyon. Kemudian, PLN juga menyediakan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) beserta _battery pack_ untuk perahu mesin listrik, dan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU).

Pj Bupati Pangandaran Benny Bachtiar, mengapresiasi langkah PLN yang menggandeng Pemda, serta sejumlah kelompok masyarakat maupun tokoh masyarakat dalam mendorong _eco tourism_ di Kabupaten Pangandaran.

“Kami sangat mendukung program _eco tourism_ yang sejalan dengan visi Kabupaten Pangandaran untuk menjadi destinasi wisata berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah dan PLN ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pariwisata Pangandaran di kancah nasional maupun internasional,” ujar Benny.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan melalui program kolaborasi _Eco Tourism_ ini, PLN hadir sebagai katalisator transisi energi untuk mengembangkan kawasan wisata yang bebas polusi dan ramah lingkungan. Apalagi, Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu destinasi favorit bagi wisatawan baik lokal hingga mancanegara.

"Kami tidak hanya menyediakan listrik yang andal, tetapi juga mendukung sektor pariwisata dan peningkatan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan pengembangan _eco tourism_. Oleh karena itu, PLN berkomitmen untuk memasok energi bersih dan  menciptakan ekosistem _Green Tourism_ yang bebas akan polusi dan ramah lingkungan," jelas Darmawan.

Darmawan menjelaskan, ke depannya akan banyak kawasan wisata yang akan dikembangkan menjadi _eco tourism_. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta untuk memaksimalkan potensi wisata alam tersebut.

Selaras dengan hal itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Susiana Mutia mengatakan _eco tourism_ Green Canyon ini tidak hanya akan mendukung pengembangan pariwisata di wilayah Pangandaran, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

“Program ini merupakan bagian dari transformasi besar PLN untuk mewujudkan _net zero emission_ pada tahun 2060 dan mendorong masyarakat untuk mengadopsi _lifestyle_ yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan konversi mesin perahu ke mesin listrik,” ucap Susiana.

Susiana menjelaskan, selain program transisi energi, PLN juga memberdayakan masyarakat sekitar dengan mengedukasi pelaku UMKM tentang gaya hidup elektrifikasi, membina pengelola dan pengemudi perahu wisata, serta memberikan pelampung untuk keselamatan. 

“Upaya ini bertujuan untuk menciptakan wisata yang indah, nyaman, ramah lingkungan, mendukung efisiensi operasional, dan meningkatkan kenyamanan wisatawan dengan mengurangi kebisingan dan polusi,” ujar Susiana.

Susiana menambahkan, ke depannya PLN akan melakukan pengembangan paket wisata Pantai Pangandaran ke Green Canyon dengan kendaraan listrik dan melakukan konversi perahu lainnya di Green Canyon yang masih berbahan bakar fosil ke listrik.

“Harapan kami, program _eco tourism_ di Green Canyon ini dapat menjadi contoh yang inspiratif bagi destinasi wisata lain di Indonesia. Mari kita dukung bersama program ini demi kesejahteraan bersama, lingkungan yang lebih bersih, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” pungkas Susiana.

Matangkan Skema JETP, PLN Gandeng IEA Jalankan Roadmap Transisi Energi

minangsatu > Birokrasi

Raker DPD RI-Pemprov Kepri; Sekda Keluhkan Dana Jasa Labuh Tak Bisa Dipungut Lantaran Tak Ada Izin Menhub

minangsatu > Birokrasi