Pilkada Serentak Waspadai Virus Elektoral; Politik Uang, Sara, Ujaran Kebencian, Hoax

Padang (Minangsatu) - KPU Sumbar mengadakan sosialisasi Pilkada Serentak masa pandemi Covid-19, dan pelaksanaan kampanye pemilihan serentak tahun 2020, kepada semua stakeholher (pihak berkepentingan), di Padang, Senin (21/9/2020).

Kabag Hukum,Teknis dan Humas, Aan Wuryanto, yang juga sebagai leading sektor dari kegiatan ini menyampaikan terimakasih atas respons semua pihak demi untuk kepentingan bersama dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.

Ketua KPU Sumbar Amnasmen diwakili Kordinator Divisi Parmas, Gebril Daulai, menyebutkan sesuai aturan KPU semua tahapan harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19, yang merupakan bencana non-alam berupa pandemi.

"Kita berharap semua pihak dapat menyebarkan dan menerapkan informasi ini, sehingga penyelenggaraan pilkada serentak, baik Pilgub,Pilbup maupun Pilwako dapat berjalan baik, terhindar dari penularan covid-19, dan pandemi dapat segera diputus mata rantai penyebarannya," ulas Gebril Daulai.

Ditambahkan Gebril, menurut BPS indeks Sumbar meningkat, termasuk juga mengenai demokrasi di Sumatera Barat, yang perlu dipertahankan dan diupayakan untuk ditingkatkan.

Selain virus Corona, semua pihak juga harus mengantisipasi virus elektoral berupa politik uang, sara, ujaran kebencian dan hoax, yang sudah terlebih dahulu menggerogoti dan jauh lebih berbahaya, serta dapat merusak demokrasi.

Menyikapi acara sosialisasi, mewakili ketua Bawaslu Sumbar, Fivner, mengatakan, ini harus terus dilakukan KPU khususnya dan berbagai lembaga pada umumnya, sehingga pelaksanaan tahapan  Pilkada berjalan sesuai aturan dan mengikuti protokol kesehatan.

"Sosialisasi ini harus dilakukan secara masiv, agar dalam penyelenggaraan pilkada tidak berdampak terhadap penyebaran virus Corona dan pemilih serta penyelenggara tidak merasa takut untuk ke TPS," ulas Fivner.

Sosialisasi menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020, Bawaslu, Pemprov, TNI, POLRI, Pasangan Cagub dan Cawagub, Partai Politik, wartawan dan juga lembaga negara lainnya yang ada di daerah Sumbar.

Aturan penerapan protokol kesehatan didasarkan pada surat KPU-RI nomor 768/PP.06-SD/KPU/IX/2020, tertanggal 14 September 2020, kemudian peraturan KPU nomor 6/2020 junto Peraturan KPU nomor 10/2020.