Perubahan APBD 2021 Pemko Bukittinggi Fokus Penanganan Covid 19 Dan Pemulihan Ekonomi

Bukittinggi (Minangsatu) - Wakil Walikota Bukittinggi Marfendi menjelaskan, Penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 ini banyak  dipengaruhi oleh dinamika pencegahan dan percepatan penanganan Pandemi COVID-19.

"Hal ini didasarkan pada beberapa peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya pencegahan dan percepatan penanganan Pandemi COVID-19 di daerah," kata Marfendi ketika tanda tangan  Persetujuan Perubahan APBD tahun 2021 belum lama ini.

Dijelaskan,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemil Covid-19 dan Dampaknya, menekankan pentingnya refocusing anggaran dalam pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. 

Menurut Wawako Keseluruhan formula untuk DBH, DAU, DAK, bahkan Dana Desa semuanya disesuaikan untuk penanganan Covid 19.

"Danpak pandemi covid 19  pada Perubahan APBD ini untuk sisi pendapatan mengalami penurunan Pendapatan Daerah sebesar Rp50.132.482.003,- atau 6,85 persen dari anggaran semula Rp732.132.840.767,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yakni menjadi Rp682.000.358.764,- (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)," jelas Marfendi.

Penurunan APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp42.005.096.336, (Empat Puluh Dua Milyar Lima Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) atau 31,32 persen, Pendapatan Transfer turun sebesar Rp8.109.385.667,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan.

Sementara pada sisi Pengeluaran Pembiayaan, pada Perubahan APBD ini tidak mengalami perubahan, hal tersebut terjadi karena pada tahun ini kita tidak ada mengalokasikan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.*