Penyaluran Bansos Sumbar Fokus Desil 1-4: Dit. PSNK Tegaskan Bansos Tahap 4 Belum Cair

PADANG, (MinangSatu) – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Sosial melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Tak hanya memastikan bantuan tepat sasaran, Pemprov Sumbar juga melakukan pemutakhiran data penerima berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat terdampak.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Syaifullah, menegaskan penyaluran bansos saat ini tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga akurasi dan penegakan aturan.

"Kami bekerja sama dengan PSNK guna memastikan dan menentukan masyarakat yang betul-betul layak menerima bansos, dan saat ini tim PSNK sangat aktif melakukan update penerima yang berhak untuk dikategorikan berdasarkan desil," ujar Syaifullah di ruang kerjanya, Selasa (20/10).

Perlindungan Sosial Non Kebencanaan (PSNK) adalah direktorat di bawah Kementerian Sosial RI yang bertugas mengelola bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Imbauan Tidak Gunakan Bansos untuk Judi Online

Syaifullah berharap penerima bantuan yang telah ditetapkan berdasarkan desil dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan bijak.

"Kita berharap bantuan yang disalurkan tepat sasaran, jangan gunakan dana bantuan dari pemerintah untuk transaksi yang dilarang, seperti judi online (judol) misalnya. Ini akan menjadi masalah besar kalau dilakukan penerima bantuan," pesannya.

Bansos Tahap 4 Belum Dimulai, Tahap 3 Masih Proses Cair

Senada dengan itu, Ketua Tim Provinsi Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan (Dit PSNK), Afis Satria Putra mengatakan bansos saat ini fokus pada desil 1-4.

(Ketua Tim Provinsi Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan (Dit PSNK), Afis Satria Putra)

"Terkait status penyaluran, Bansos Tahap 3 saat ini masih dalam proses pencairan, sehingga Bansos Tahap 4 belum dimulai. Namun, penyaluran untuk bulan berjalan tetap berjalan sesuai jadwal menggunakan basis data yang sudah valid, tanpa harus menunggu proses pemutakhiran data di Perlinsos Digital mencapai 100 persen," ujar Afis.

Pemerintah menggunakan basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan fokus pada masyarakat di desil 1-4. Kategori ini menyasar penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rentan agar penyaluran PKH dan BPNT lebih akurat.

Tekan Inclusion dan Exclusion Error Lewat Perlinsos Digital

Guna menekan inclusion error (yang tidak berhak malah dapat) dan exclusion error (yang berhak justru tidak dapat), pemerintah mengoptimalkan Perlinsos Digital.

Platform perlindungan sosial terintegrasi ini berfungsi sebagai filter otomatis yang menghubungkan data dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kemendikbud, Kemensos, BPS, BKKBN, hingga BKN.

"Sistem ini akan mendeteksi kepemilikan aset yang mendiskualifikasi penerima, seperti kendaraan, tagihan listrik di atas 1300 VA, atau rekening ganda," tutur Afis.

Menyikapi margin error dalam penetapan data penerima bansos, pemerintah telah menyiapkan kolom sanggahan di aplikasi Perlinsos.

"Bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat kesalahan data atau penyalahgunaan NIK oleh pihak tidak bertanggung jawab, misalnya NIK yang dipakai untuk mendaftar listrik rumah kontrakan, dapat mengajukan sanggah melalui portal Perlinsos. Syaratnya, sanggah harus dilengkapi bukti pendukung dari tingkat terbawah, seperti surat keterangan dari RT/RW, kelurahan, atau nagari, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak mampu," pungkasnya.

Dana bansos disalurkan melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI) dan BSI. Pemerintah juga sedang mengarahkan pelibatan lembaga penyalur lain seperti Koperasi Desa, meski instruksi resmi dari pusat untuk koperasi masih dalam tahap penyesuaian.

Baca juga : Cara Cek Penerima PKH Tahap 4 & BPNT Oktober 2026 di cekbansos.kemensos.go.id