Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi Jadi Fokus Penyusunan RKPD 2023 Bukittinggi

Bukittinggi (Minangsatu) - Pemerintah Kota Bukittinggi, melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. 

Kegiatan ini dibuka Wali Kota Bukittinggi diwakili Sekda, Martiaswanto di Pendopo Rumah Dinas Wako, Kamis (27/01/2022).

Kepala Bapelitbang Bukittinggi, Rismal Hadi, menjelaskan, forum konsultasi publik ini, merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 80 ayat (I) bahwa Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dibahas dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Forum Konsultasi Publik, dilakukan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan penyusunan RKPD tahun 2023.

"Dalam penyusunan RKPD tahun 2023 ini, kita mengangkat tema keberlanjutan pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi kerakyatan dalam rangka pemulihan pasca pandemi. Forum Konsultasi Publik Ini merupakan rangkaian untuk penyusunana RKPD 2023, yang merupakan turunan dari RPJMD 2021-2026, dengan isu utama terlait ekonomi, SDM dan pemerintahan," jelasnya.

Penyusunan RKPD, juga akan dilaksanakan dengan menggelar musrenbang tingkat kelurahan pada tanggal 1 hingga 6 Februari 2022, musrenbang kecamatan pada tanggal 22 hingga 24 Februari 2022 dan musrenbang tingkat kota, pada tanggal 30 Maret 2022.

Sekda Kota Bukittinggi, Martias Wanto, menyampaikan, saat ini ekonomi masyarakat Kota Bukittinggi tidak sedang baik-baik saja. 

Jika mengacu pada konsep garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin yang dipublikasi Badan Pusat Statistik (BPS), maka pada tahun 2021 ada 6.980 jiwa penduduk Bukittinggi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimal atau sebanyak 5,14 persen dari total jumlah penduduk. 

"Garis Kemiskinan Kota Bukittingi tahun 2021 sebesar Rp. 540.457,-. Angka ini merupakan representasi dari jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan perorang perbulan dan sebanyak 6,980 jiwa penduduk kita tersebut tidak mampu memenuhinya. Namun ini menjadi sinyal waspada bagi kita untuk menyusun perencanaan pembangunan pada tahun 2023 mendatang," ungkapnya.

Pada tahun 2022 ini Pemko Bukittinggi sudah menetapkan beberapa prioritas daerah terkait ini pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pengembangan ekonomi pelaku usaha mikro kecil.

Diantaranya, meningkatkan cakupan perlindungan kesehatan masyarakat, penyediaan bantuan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan bantuan tambahan penghasilan bagi guru guru honorer di SMA dan SMK, pendataan pelaku usaha mikro dan kecil untuk difasilitasi kesempatan berusaha, revitalisasi kawasan-kawasan pusat ekonomi masyarakat dan fasilitasi permodalan pelaku usaha mikro dan kecil yang pada perbankan yang dikerjasamakan dengan BPR Jam Gadang Syariah. 

"Semoga dengan terlaksananya program-program prioritas terkait pemulihan ekonomi masyarakat pada tahun 2022 ini kita dapat mengatasi permasalahan kemiskinan, ketimpangan dan dampak lain pandemi covid 19 terhadap perekonomian masyarakat Kota Bukittinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Tahun 2022 ini, Pemko akan bentuk rumah tahfiz, penyediaan kurikulum muatan lokal berupa pembelajaran Al Ouran, Hadist, Figih, Bahasa Arab, Sejarah Kebudayaan Islam, dan BAM di SD dan SMP, fasilitasi kegiatan kreatif dan olah raga generasi muda, dan peningkatan besaran bantuan kesejahteraan untuk guru MDA dan rumah tahfiz. 

"Melalui pelaksanaan program-program prioritas terkait agama dan adat ini diharapkan pembangunan sumber daya manusia masyarakat kita sejalan dengan pengamalan agama, adat dan moral masyarakat terutama generasi muda," ujarnya.

Sementara itu, untuk prioritas pembangunan yang direncanakan pada tahun 2023 antara lain, melanjutkan kegiatan yang belum tuntas pada tahun 2022 seperti revitalisasi pasar lereng dan melaksanakan prioritas tahun 2022 yang belum terdanai pada APBD tahun 2022 seperti smart school, sport hall dan penyediaan sarana pengelolaan persampahan sampai ke kelurahan. 

Kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan meringankan beban ekonomi masyarakat kota seperti peningkatan cakupan layanan jaminan kesehatan dan layanan pendidikan. 

"Kegiatan-kegiatan yang berdampak pada perbaikan dan pemulihan ekonomi masyarakat Kota Bukittinggi atas dampak pandemi Covid 19. Terutama yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kesempatan berusaha bagi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan berupa revitalisasi pusat-pusat aktifitas ekonomi dan fasilitasi usaha mikro kecil," ungkap Martias Wanto.

Forum Konsultasi Publik ini, dihadiri seluruh Kepala SKPD, Niniak Mamak, Alim Ulama, Bundo Kanduang, beberapa lembaga dan organisasi kemasyarakatan, BUMD, Forum Kota Sehat dan sejumlah undangan lainnya. Selain itu, forum ini menghadirkan narasumber, Prof. Dr. Elfendri, dosen ekonomi Unand dan juga Ketua Yayasan ITB HAS.*