Pemko Payakumbuh Laksanakan Sosialisasi Suap Dan Gratifikasi Untuk Cegah Korupsi

Pemko Payakumbuh Laksanakan Sosialisasi Suap dan Gratifikasi Untuk Cegah Korupsi

Payakumbuh (Minangsatu) - Pemko Payakumbuh terus memperkuat langkah pencegahan korupsi dengan menyelenggarakan Sosialisasi Suap, Gratifikasi, dan Aplikasi Whistle Blowing System (WBS) di Aula Bersama Inspektorat Kota Payakumbuh, Rabu (29/10/2025).

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menegaskan pentingnya membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Ia mengatakan, sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan bebas dari praktik penyimpangan.

“Suap dan gratifikasi bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merusak moralitas aparatur serta menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah,” kata Wako Zulmaeta.

Ia menegaskan bahwa penerapan Aplikasi Whistle Blowing System (WBS) menjadi langkah strategis untuk mendorong budaya berani melapor di kalangan ASN.

Sistem ini, lanjutnya, bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi alat pengendali agar pemerintahan berjalan sesuai aturan.

“WBS bukan alat untuk mencari kesalahan, tetapi sarana menjaga agar roda pemerintahan tetap di jalur yang benar. Kita ingin tumbuh budaya saling mengingatkan dan berani melapor,” ujarnya.

Menurut Zulmaeta, keberhasilan membangun zona integritas tidak cukup hanya dengan komitmen tertulis, tetapi harus ditunjukkan melalui perilaku dan keteladanan nyata dari seluruh aparatur.

“Integritas bukan hanya slogan, tapi harus menjadi napas dalam setiap langkah dan kebijakan yang kita ambil,” tutupnya.

Sementara itu, Plt. Inspektur Kota Payakumbuh A. Arifianto mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir tidak terdapat laporan gratifikasi di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Meski hal ini bisa dimaknai sebagai capaian positif, ia juga menilai perlu diwaspadai potensi adanya keengganan ASN untuk melapor karena ketidaktahuan terhadap mekanisme pelaporan.

“Kondisi tanpa laporan bisa berarti tidak ada gratifikasi, tetapi juga bisa menunjukkan masih adanya ketidaktahuan atau rasa enggan untuk melapor,” jelasnya.

Sebagai contoh positif, Arifianto menyinggung peristiwa pada tahun 2020 ketika seorang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaporkan dugaan gratifikasi kepada Inspektorat.

Setelah diverifikasi, laporan tersebut tidak dikategorikan sebagai gratifikasi, dan pelapor justru mendapat penghargaan atas kejujurannya.

“Teladan seperti inilah yang perlu diperbanyak agar budaya antikorupsi bisa tumbuh kuat di lingkungan ASN,” tambahnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), serta pengelola aplikasi WBS, dan diikuti oleh puluhan PPK dan PPTK dari seluruh OPD.

"Harapan kita sosialisasi ini dapat memperkuat komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sekaligus mengawal prestasi Payakumbuh sebagai Kota Percontohan Antikorupsi dan Kota Bebas Pungli," pungkasnya.