Pemko Payakumbuh Ajak Masyarakat Sumbangkan Gagasan Konstruktif Menyusun Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun

Payakumbuh (Minangsatu) – Pemko Payakumbuh menetapkan lima misi utama sebagai fondasi arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029.

Kelima misi itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Aula Ngalau Indah Balai Kota Payakumbuh, Senin (05/05/2025).

Kelima misi tersebut meliputi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, mewujudkan iklim ekonomi yang kompetitif, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan kondusif.

Kemudian mewujudkan nuansa kehidupan beriman melalui pendekatan budaya dan adat serta mewujudkan sarana perkotaan yang humanis, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman, menyampaikan kelima misi itu tidak lahir begitu saja, melainkan hasil dari telaah berbagai tantangan dan potensi yang dimiliki Payakumbuh saat ini.

“Melalui Musrenbang ini, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan tekad, menyumbangkan ide, gagasan, dan masukan konstruktif guna menyusun arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. RPJMD bukan sekadar dokumen formal, tetapi menjadi pedoman kerja kolektif kita semua,” kata Wawako Elzadaswarman.

Ia menekankan bahwa arah pembangunan Kota Payakumbuh akan berpijak pada penguatan kualitas pendidikan, pemberdayaan masyarakat secara luas, serta pengembangan UMKM agar mampu tumbuh dalam ekosistem ekonomi yang sehat dan kompetitif.

“Visi kita adalah menjadikan Payakumbuh sebagai kota yang maju dan bermartabat. Tapi itu tidak akan tercapai jika hanya menjadi slogan. Kita butuh kerja nyata dan sinergitas lintas sektor. Semua pihak harus duduk bersama, berkontribusi, dan saling menguatkan,” ujarnya.

Menurut dia, pembangunan yang akan ditempuh bukan hanya soal fisik dan infrastruktur, tetapi juga menyangkut pembangunan karakter masyarakat, penguatan budaya lokal, dan keimanan sebagai identitas moral kota ini.

“Kita ingin menciptakan Payakumbuh yang tidak hanya modern secara fisik, tetapi juga kuat secara sosial, kokoh dalam nilai, dan adil dalam pemerataan. Lima misi ini adalah kompas kita dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan program agar tidak terjebak pada rutinitas tahunan. 

“Kita harus berani melakukan evaluasi, mendorong inovasi, dan memastikan setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tutupnya.

Musrenbang ini dihadiri berbagai unsur, termasuk Forkopimda, Kepala Bappeda Provinsi Sumbar, Sekda, para kepala OPD, Kepala Bank Nagari Cabang Payakumbuh, camat dan lurah, TP PKK, LKAM, Bundo Kanduang, KAN, niniak mamak, organisasi perempuan, pimpinan perguruan tinggi, LSM, serta tokoh masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hurisna Jamhur, menyatakan bahwa DPRD mendukung penuh setiap program pembangunan yang dicanangkan Pemko Payakumbuh.

“Kami berkomitmen untuk bersinergi demi mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. RPJMD ini akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan kami berharap pengajuannya dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk Forkopimda, niniak mamak, dan tokoh masyarakat lainnya dalam mendukung percepatan pembangunan.

Di sisi lain, Iwan Kurniawan dari Kemendagri dalam sambutan daringnya menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.

Ia menyoroti bahwa seluruh program dalam APBD harus memiliki dasar perencanaan yang jelas.

“Tidak boleh ada lagi program yang masuk dalam dokumen APBD tapi tidak ada di RKPD, atau sebaliknya,” tegas Iwan.

Menurutnya, indikator pembangunan Kota Payakumbuh dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren positif dan stabil.

Untuk itu, ia mendorong agar Musrenbang tahun ini dijadikan momentum strategis dalam merumuskan arah kebijakan daerah yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

“RPJMD 2025-2029 harus mampu menangkap potensi daerah dalam bentuk program prioritas yang konkret, berdampak, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya fokus alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik yang terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*)