Pemko Padang Apresiasi 5 OPD Teratas Realisasi Keuangan TA 2020

Padang (Minangsatu) - Pandemi covid-19 telah menyebabkan  perubahan yang signifikan pada upaya pencapaian target dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang. 

Sebab itu, seluruh OPD diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerjanya, melakukan reformasi birokrasi, serta membangun dan menumbuhkembangkan inovasi.

Hal tersebut dikatakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Endrizal mewakili Plt Wali Kota Padang ketika  membuka secara resmi kegiatan Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Padang Triwulan I Tahun Anggaran 2021, di Ruang Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang, Aie Pacah, Kamis (18/3/2021).

Asisten II mengungkapkan, "Realisasi keuangan yang dicapai pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar 89,12%, sementara realisasi fisik sebesar 98,62% dari total APBD 2020 sebesar Rp 2,4 Triliun".

Oleh karena itu diberikan apresiasi kepada 5 OPD teratas dalam pencapaian realisasi keuangan TA 2020, antara lain Dinas Damkar, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, DPRKPP dan Kantor Satpol PP Kota Padang. "Atas nama Pemko Padang kami mengapresiasi kelima OPD tersebut dalam upaya realisasi anggaran 2020, dimana capaian realisasi keuangannya diatas 95%. Diharapkan capaian tersebut sejalan dengan capaian kinerjanya," tutur Asisten II.

Endrizal menjelaskan bahwa rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap triwulan tersebut merupakan sarana untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam capaian realisasi fisik dan keuangan TA 2021, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah dan strategi untuk mencapai output dan outcome dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. "Kinerja yang baik dan terukur tidak sekedar dilihat berdasarkan serapan fisik maupun keuangan saja, melainkan bagaimana output yang dihasilkan suatu kegiatan itu mampu memberikan outcome bagi pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di tengah upaya penanganan covid-19," lanjut Endrizal.

"Pemko Padang juga telah melakukan upaya pengendalian kegiatan pembangunan melalui berbagai instrumen diantaranya melalui registrasi kontrak, monitoring ke lapangan dan ke OPD serta melaksanakan rapat evaluasi dan koordinasi kegiatan pembangunan". tutupnya.*