Pemko Intens Upayakan Penanggulangan Kemiskinan Di Padang Panjang

Pd.Panjang (Minangsatu) - Menyikapi kondisi ekonomi berlangsung saat ini. Pemko Padang Panjang, terus intens mengupayakan penanggulangan kemiskinan lewat berbagai program. Salah satunya, mendiskusikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di kota ini. 

Langkah ini diawali dengan melaksanakan diskusi, Kamis (19/12) di Ruang Rapat Lantai III Gedung BKPSDM/Bappeda, Rapat TKPK ini dibuka dan dipimpin Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si. Pada kesempatan ini, hadir Kepala OPD, BUMN, BUMD, Badan Amil Zakat Nasional, Camat dan Lurah.

Pada 2022 angka Kemiskinan Ekstrem di Padang Panjang, berada pada angka 0%. Namun pada 2023 naik kembali menjadi 1,07%. Di 2024 hingga Juli, setelah dilakukan pendataan ulang, angka kemiskinan ekstrem berada pada angka 0,17%.

Pj Wako Sonny menyampaikan, penanggulangan kemiskinan di Padang Panjang tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemko saja. Tetapi, perlu kolaborasi dan kerja sama dengan BUMN, BUMD, Baznas dan lainnya.

"Kita sudah mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat tergolong miskin dengan total Rp1,5 juta per orang. Kita salurkan Rp500 ribu setiap bulannya selama tiga bulan," lanjut Sonny.

"Untuk 2025 mendatang, Pemko juga sudah mengalokasikan APBD guna penanggulangan kemiskinan, dan penurunan stunting. Baik yang sudah terdaftar maupun yang belum, tetap akan dialokasikan bantuan. Bagi yang belum, inilah yang akan diisi BUMN, BUMD, Baznas dan lainnya," tandas Sonny.

"Seperti BUMN, Bank Nagari lewat dana CSR, termasuk Baznas yang memiliki empat program bantuan untuk warga miskin. Kemudian, kolaborasi semua OPD ikut dibutuhkan untuk memberikan program-program diperlukan dalam memperbaiki perekonomian warga," terang Sonny. (*)