Pemkab Tanah Datar Himbau Pejabat Sumbang Buku Untuk Perpustakaan

Jakarta (Minangsatu) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar meminta kepada para pejabat di daerah itu untuk menyumbang buku buat perpustakaan. Himbauan itu dalam rangka menambah koleksi dan meningkatkan minat baca.

Hal itu disampaikan oleh Zuldafri Darma, terkait kehadirannya dalam Rapat kordinasi Bidang Perpustakaan, 13-16 Maret 2019, yang dibuka mendagri Tjahyo Kumolo, di Hotel Bidakara Jakarta Selatan.

Dikatakan, acara tersebut juga dihadiri oleh direktur TVRI Helmi Yahya, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia M. Syarif Bando, Gubernur, Bupati serta kepala perpustakaan daerah se-Indonesia. Rakor Nasional Bidang Perpustakaan itu bertemakan Pustakawan berkarya mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepada Minangsatu, Kamis (14/3), Wabup Zuldafri Darma menyampaikan bahwa untuk mendukung program gemar membaca, pemerintah daerah kabupaten Tanah Datar telah mengeluarkan surat edaran Bupati terkait dengan himbauan agar setiap pejabat eselon II dan III yang keluar daerah membawa oleh-oleh minimal satu buah buku untuk diwakafkan ke perpustakaan daerah.

"Dari sini kita harapkan akan ada banyak jenis dan judul buku yang nantinya akan meningkatkan minat baca masyarakat kita terutama dikalangan pelajar. Karena kita tahu bahwa membaca adalah jendela dunia artinya dengan membaca buku kita akan bisa melihat dunia dari berbagai sudut pandang yang berbeda beda. Untuk itu kita akan dorong terus masyarakat kita dengan berbagai cara dan upaya, karena dengan membaca kita akan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang tak terbatas, tambahnya," ujarnya. 

Sedangkan mengenai rakor itu sendiri, Zuldafri darma mengatakan bahwa Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia M. Syarif Bando menyampaikan saat ini perpustakaan sebagai lembaga yang baru didaerah masih mengalami banyak kendala. Menurutnya kendala yang sangat mendasar adalah kurangnya anggaran.

Untuk itu kepada Mendagri diminta bisa menghimbau kepada seluruh kepala daerah agar bisa meningkatkan anggaran bagi perpustakaan yang ada di daerah. Dia juga mengatakan saat ini dari DAU juga masih tergolong sangat kecil, cuma sekitar 300 milyar dari sekitar kebutuhan sekitar 116 triliun untuk jangka waktu 10 tahun guna menopang kebutuhan masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan melalui ilmu di perpustakaan.

Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya menyampaikan, saat ini dari 34 provinsi di Indonesia sudah 100% memiliki perpustakaan, yang terdiri dari tipologi A sebanyak 23 provinsi, tipologi B sebanyak 10 provinsi dan 1 provinsi masih tipologi C.

Untuk kabupaten, dari 482 kabupaten/kota baru 93,74 % yang sudah memiliki perpustakaan, sementara sebanyak 32 kabupaten/kota masih belum memiliki perpustakaan. Untuk tingkat kecamatan dari 7.094 baru 1.685 yang sudah memiliki perpustakaan atau baru sekitar 23,75%. Dan untuk desa dari 82.505 desa baru 33.929 yang sudah memiliki perpustakaan atau sekitar 41,12%.

Berkaitan dengan hal tersebut Mendagri Tjahjo Kumolo menghimbau agar daerah yang belum memiliki perpustakaan untuk segera membentuk kelembagaan ini. Dia juga meminta daerah agar memperkuat kelembagaan dan tata laksana perpustakaan, mendorong penyelenggaraan perpustakaan umum berjalan dengan baik, dan yang paling penting menurut Mendagri adalah membangun perpustakaan pada wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP).

Selanjutnya Mendagri Tjahjo Kumolo juga menyampaikan agar daerah bisa mengoptimalkan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai kartu anggota perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia.