Pemkab Pessel Dan Politeknik Negeri Padang Bahas Kelanjutan Akademi Komunitas

Painan (Minangsatu) - Nasib keberlanjutan Akademi Komuntas Negeri (AKN) Kabupaten Pesisir Selatan dibahas bersama antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Koordinator Akademi Komunitas Negeri Politeknik Negeri Padang (AKN PNP).

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Hendrajoni, didampingi Kepala Bapeda Litbang, Yozki Wandri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Zulkifli, staf ahli bupati Riko dan Rusdiyanto.

Sementara dari pihak AKN-PNP hadir Direktur Politeknik Negeri Padang, Surfa Yondri, Koordinator Akademi Komunitas PNP,  Sarmiadi serta anggota Senat PNP.

Pertemuaan antara Pemkab Pessel dengan AKN PNP dilaksanakan di Rumah Dinas bupati setempat, Senin (9/9).

Dalam pemaparannya,  tentang kondisi AKN Pesisir Selatan, yang disampaikan Koordinator AKN-PNP Sarmiadi, menjelaskan, berdasarkan surat Kementerian  Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, nomor B/455/C4.2.2/KB.02.00/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang menyatakan bahwa investasi dan bantuan penyelenggaraan operasional program Studi Akademi Komunitas Negeri Pesisir Selatan, hanya diberikan sampai tahun 2019.

"Artinya tahun 2020 AKN Pesisir Selatan tidak lagi mendapatkan bantuan dana operasinal dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi," kata Sarmiadi.

Jika Pemkab Pessel tidak memberikan dukungan dana kepada AKN Pesisir Selatan, maka, tahun 2020 AKN Pesisir Selatan, ditutup.

Namun jika Pemkab Pessel, bersedia membiayai dana operasional, maka AKN Pesisir Selatan, dapat dilanjutkan dengan status pengembangan kampus Politeknik Negeri Padang.

Dikemukakan, untuk tahun 2019 AKN Pesisir Selatan, membutuhkan anggaran operasional sebesar Rp 822 570 000,- Sementara untuk tahun 2020 dibutuhkan anggaran Rp 1,1 milyar, 2021 Rp 1, 5 milyar.

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, mengatakan, permasalahan AKN Pesisir Selatan, akan dibahas secara khusus dalam rapat dengan beberapa kepala dinas terkait.

Menurut bupati ada beberapa hal yang harus dikaji seperti kewenangan, apakah boleh pemerintah kabupaten mengucurkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk operasional AKN.

Selain itu, tentu juga kemampuan daerah dalam membiayai operasional sampai perguruan tinggi itu mandiri.

Sementara di sisi lain, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, membutuhkan perguruan tinggi, karena hingga kini daerah ini belum memiliki perguruan tinggi negeri.

Tak hanya itu, selama ini pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, juga sudah membangun beberapa sarana dan prasarana, termasuk.asrama yang akan dibangun tahun ini.

"Sayang jika AKN dibiarkan tutup, sementara sarana dan prasaran sudah dibangun," katanya.

Ditegaskan, secara prinsip Pemkab Pessel, ingin AKN Pesisir Selatan tetap ada, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.