Pemilu Inklusif Bukan Sekadar Narasi, Ketua Pertuni Pesisir Selatan Kupas Tuntas Dalam Podcast Baraja Pemilu

Pemilu Inklusif Bukan Sekadar Narasi, Ketua Pertuni Pesisir Selatan Kupas Tuntas dalam Podcast Baraja Pemilu

Painan (Minangsatu) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan—Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menghadirkan Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Pesisir Selatan, Suherman, sebagai narasumber dalam program Podcast Bersama Rakyat Jaga Pemilihan Umum atau Baraja Pemilu di ruang podcast kantor setempat, Sabtu (20/06).

Dalam kesempatan tersebut, Suherman menegaskan penyelenggaraan Pemilu harus menjamin kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Menurutnya, prinsip tersebut harus diwujudkan dalam setiap tahapan Pemilu tanpa terkecuali.

“Paling tidak ada dua tahapan yang sangat berkaitan dengan hak konstitusional kelompok disabilitas. Pertama, tahapan penyusunan daftar pemilih yang menghasilkan data pemilih. Bagi kami, persoalannya bukan hanya terdaftar sebagai pemilih, tapi bagaimana hak pilih kami dapat benar-benar disalurkan,” ujarnya.

Suherman juga menyoroti masih adanya pembatasan hak pilih disabilitas oleh pihak keluarga ketika petugas melakukan pemutakhiran data pemilih. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pihak agar hak konstitusional penyandang disabilitas tetap terlindungi.

Selain hak memilih, Suherman menilai hak untuk dipilih juga menjadi isu penting dalam mewujudkan Pemilu yang inklusif. Ia menyampaikan hingga saat ini belum ada penyandang disabilitas yang menjadi peserta Pemilu di Pesisir Selatan.

“Kedua, tahapan pencalonan atau hak untuk dipilih. Sepanjang sejarah Pemilu pascareformasi, belum ada satu pun penyandang disabilitas yang menjadi kontestan Pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan. Padahal merujuk data kependudukan terdapat sekitar dua ribuan penyandang disabilitas di daerah ini, meskipun tentu persyaratan sebagai peserta Pemilu tetap harus dipenuhi,” katanya.

Suherman memberikan sejumlah catatan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, kelompok disabilitas dilibatkan sebagai relawan demokrasi oleh penyelenggara Pemilu. Namun, keterlibatan tersebut tidak tampak lagi pada Pemilu dan Pilkada 2024.

Menurutnya, tidak dilibatkannya kelompok disabilitas berdampak pada berkurangnya akses informasi kepemiluan bagi kelompok disabilitas, termasuk informasi mengenai visi, misi, dan program para peserta Pemilu.

Hal lain, Suherman mendorong supaya kelompok disabilitas diberikan kesempatan yang lebih luas untuk terlibat sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilu sepanjang memenuhi kualifikasi yang ditentukan.

“Dalam berbagai forum resmi saya sering sampaikan bahwa secara alamiah penyandang disabilitas akan lebih nyaman bila mendapatkan pendampingan atau pelayanan dari sesamanya yang paham apa kebutuhan mereka,” ungkapnya.

Melalui podcast Baraja Pemilu, Suherman berharap semakin banyak informasi kepemiluan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas, sehingga cita-cita mewujudkan Pemilu yang benar-benar inklusif dapat terwujud di Pesisir Selatan.