Pemda Agam Dan Para Pihak Sepakati Konsep Revitalisasi Danau Maninjau

Yogyakarta (Minangsatu) - “Dilema Danau Maninjau, Wisata atau Keramba Apung?” diangkat menjadi topik diskusi oleh MSTV (Magek Saondoh TV).

Diskusi daring dengan gaya 'maota' (ngobrol jaman now) melalui Aplikasi Zoom menghadirkan Bupati Agam Dr. Andri Warman. Bupati didampingi oleh 4 Kepala Dinas terkait yakni Kominfo, Pariwisata, Perikanan dan Lingkungan Hidup. Selain itu ada sejumlah narasumber berkompeten dan relevan membahas kondisi danau Maninjau.

Bupati Andri Warman, menyebutkan informasi yang cukup mengejutkan. Sejak tahun 1997 hingga 2021, jumlah ikan mati sudah sebanyak 17.732 ton. Sebanding dengan Rp223.78 milyar jika harga per ton minimal 19 juta rupiah uang yang terbenam ke danau Maninjau (istilah yang digunakannya untuk menyebut kerugiannya dalam jumlah rupiah).

Zukri Saad, seorang aktivis lingkungan dengan tegas menyatakan bahwa untuk menyelamatkan Maninjau, diperlukan moratorium (menghentikan aktivitas ekonomi KJA, Keramba Jaring Apung) untuk pemulihan danau, lalu ditata pengembangan kerambanya. "Tindakan ini harus dibarengi dengan pengembangan ekonomi alternatif yag didampingi secara serius dan intensif," tegas Wan Sukri, panggilan akrab Zukri Saad.

Ia meminta Pemda Kabupaten Agam, dalam hal ini bupati dan jajarannya untuk tegas menindak pihak-pihak yang menghambat pengembalian fungsi danau sebagai kawasan tujuan lestari. “Kalau perlu buat skenario untuk jangka waktu 6 bulan mengingat langkah-langkah yang akan dilakukan sudah jelas, asalkan kita semua konsisten,” imbuhnya.

Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ir. Wiratno, M.Sc., menyatakan kesiapannya mendukung apapun Langkah penyelamatan Danau Maninjau. Dukungannya itu disampaikan setelah paparan Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Barat, Ardi Andono, S.TP, M.Sc mengenai potensi sumber daya alam dan wisata di selingkar Danau Maninjau.

Pada diskusi yang dipandu Doni Magek Piliang, berlangsung 2,5 jam, Sabtu (18/12/2021) itu, Prof DR. Hafrijal Syandri.M.Si., memaparkan data hasil penelitiannya bersama tim.

Disebutkan bahwa dari 35.548 Penduduk Tanjung Raya dengan jumlah Rumah Tangga sebanyak 8.641, sejumlah 1.636 diantaranya atau 19,93% adalah Rumah Tangga Perikanan (RTP) dengan 65% modal produksi KJA berasal dari luar.

Berkaitan dengan pariwisata, I Gde Sughiarta dari Yayasan Wisnu Bali/Jaringan Ekowisata Desa (JED), menitikberatkan pada pentingnya melakukan kajian terhadap potensi dan daya dukung wilayah serta konsep pariwisata yang ditawarkan. Sebaiknya tidak hanya “menjual alam” yang hanya akan menjadi spot selfie seperti yang terjadi di banyak tempat saat ini, namun lebih dari itu adalah mengemas cerita atau sejarah menjadi menarik, bekerjasama dengan Dinas Pariwisata setempat.

Harry Asmar Dt Pangulu Dirajo (Wakil Ketua Dewan Pembina Masyarakat Perantau Salingka Danau Maninjau ) berpesan secara khusus. “Perlu diingat bahwa upaya ini bukan untuk menghabisi keramba, namun mencari keseimbangan di tengah konflik,” ujar Pangulu.

Begitupun Irman Ismail Rajo Bodi, seorang tokoh masyarakat Maninjau mengatakan yang perlu diingat dari masalah Keramba Apung di Danau Maninjau ini adalah dampaknya pada anak cucu kita 20 hingga 30 tahun ke depan. Jadi jangan hanya dilihat saat ini saja," harapnya.

Setuju dengan diskusi yang berkembang, beberapa orang peserta diskusi lainnya yakni Rezki Khainidar (aktivis perempuan), Agus Munir (anak nagari di Maninjau domisili Padang) Poppy Rajo Bintang (pelaku pariwisata), Dr. Isheni (akademisi, Aceh), Firdaus (anak nagari di Lubuk Basung) dan Yogi Yolanda (anak nigari Maninjau domisili Jakarta) menyatakan dukungannya terhadap rencana revitalisasi Danau Maninjau dan keterlibatan pihak lain yang berkepentingan seperti PLTA,  berikut Ninik Mamak dan Wali Nagari dalam merumuskan strategi revitalisasi.