Payakumbuh (Minangsatu) - Mengusung tema “Sosialisasi Perda Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatra Barat Tahun 2014-2025 dan Peduli Wisata Award 2020 Berbasis Digital”, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama 19 kota/kabupaten se-Sumatra Barat di Aula Ngalau kantor Balaikota Payakumbuh, Kamis (9/7).

Kadis Pariwisata Provinsi H Novrial, SE. MA. AK saat membuka Rakor tersebut mengatakan bahwa kegiatan rutin itu adalah yang kedua, setelah yang pertama digelar di Agam, Januari lalu.

Novrial juga berbicara tentang sejumlah isu kepariwisataan di Sumbar.

“Adapun untuk isu strategis meliputi pariwisata halal, taman bumi atau Geopark, pariwisata berbasis digital dan ekonomi kreatif serta isu penguatan pengalaman wisatawan melalui atraksi dan desain ruang destinasi, sehingga diperlukan perubahan dan penyesuaian dalam kepariwisataan di provinsi Sumatra Barat," ungkap Novrial.

Selain itu, Nofrial juga mengatakan jika tujuan penyusunan perubahan perda rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi Sumatra Barat Tahun 2014-2025 ialah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan pariwisata di Sumatra Barat sesuai perkembangan terkini yang sejalan dengan RPJMD Provinsi Sumatra Barat.

Sementara itu, Wakil Walikota Erwin Yunaz mengungkapkan tentang Payakumbuh sebagai Kota Randang. "Alhamdulillah Kota Payakumbuh dengan brandingnya sebagai Kota Randang saat ini, membuat gampang diingat oleh semua orang baik dalam negeri maupun dari luar," ucap Erwin Yunaz bahagia.

Rakor yang agendanya akan berlangsung selama dua hari itu, dimulai 9-10 Juli 2020 turut mengundang narasumber Prof. Dr. Ansofino, M. Si sebagai pembicara yang akan membahas tentang perubahan Perda dan Peduli Wisata Award 2020.

Dan pada hari kedua, diskusi akan berlangsung secara outdoor di destinasi wisata Ngalau Indah, komplek Medan Nan Bapaneh. Di sini Kepala Disparpora kota Payakumbuh diminta untuk memaparkan tentang pengembangan dan pembangunan pariwisata di daerah itu, sehingga nanti mendapatkan masukan dan saran dari kepala dinas pariwisata kabupaten kota lain dalam pembangunan pariwisata ke depan.