Payakumbuh Lima Kali Berturut-turut Peroleh WTP LHP BPK

Payakumbuh, (Minangsatu) - "Selama 5 kali berturut-turut Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan dan juga memberikan tanggung jawab yang berat untuk mempertahankannya"

Begitu kata Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunaz saat ExitMeeting pemeriksaan interim oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di ruang kerja Wawako Balai Kota Payakumbuh, Kamis (04/03).

Pada acara yang dihadiri oleh tim pemeriksa interim, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Asisten III serta Kepala Badan Keuangan Daerah dan Inspektur Kota Payakumbuh, Wawako mengucapkan terima kasih kepada BPK atas pendampingan dan pembinaan terhadap Pemko Payakumbuh dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Besok kita (Pemko Payakumbuh, red) akan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 ke BPK RI Perwakilan Sumbar di Padang untuk diaudit," kata Wawako Erwin Yunaz kepada media.

Wawako berharap setelah pemeriksaan interim ini nantinya dapat mendorong Pemko Payakumbuh untuk melaksanakan tata kelola keuangan serta kinerja yang lebih baik dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan.

"Mudah-mudahan kita kembali mendapatkan opini WTP yang ke 6 secara berturut-turut," harap Wawako.

Sementara itu ketua Tim Pemeriksa Interim BPK Sumbar untuk Payakumbuh Azmi Seprtiadi menjelaskan pemeriksaan interim merupakan pemeriksaan awal yang dilakukan pada tahun berjalan atau sebelum LKPD diserahkan oleh pemerintah daerah kepada BPK yang bertujuan untuk menilai efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

"Ya kita telah 32 hari di Payakumbuh melakukan pemeriksaan interim ini, dan hari ini telah selesai, selanjutnya kita menunggu Pemko Payakumbuh menyerahkan LKPD nya ke BPK baru kita lanjut ke pemeriksaan terperinci" katanya.

Lebih lanjut Azmi menerangkan "Targetnya nanti untuk mendukung pemeriksaan terperinci terhadap pemeriksaan LKPD yang akan dimulai tanggal (15/03) sampai 30 hari berikutnya," terangnya.

Ditanya mengenai permasalahan keuangan di Payakumbuh, Azmi menyampaikan selama ini tidak ada kendala dan masalah dalam LKPD Pemko Payakumbuh, semua kebijakan-kebijakan keuangan Pemko Payakumbuh dan jajarannya sudah bagus.

"Dan kita lihat Pemko Payakumbuh termasuk daerah yang cepat dalam menyerahkan LKPD nya kepada BPK dan kita sangat mengapresiasi itu," pungkasnya.*