Padang Panjang Optimistis Raih Anugerah Parahita Ekapraya 2026

Pd Panjang (Minangsatu) -  Pemko Padang Panjang perkuat komitmen wujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan responsif gender. Berbagai kebijakan, program, serta inovasi  berpihak pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan menjadi bagian dari upaya tersebut.

Komitmen tersebut, kembali ditunjukkan melalui keikutsertaan Pemko Padang Panjang dalam Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025  dilaksanakan secara daring di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (11/11/2026) kemaren.

Wali Kota diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik Wita Desi Susanti, menyampaikan, pengarusutamaan gender merupakan aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang memberikan kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat secara setara bagi seluruh masyarakat.

Menurutnya, bagi Pemko Padang Panjang, PUG bukan sekadar pemenuhan indikator atau program administratif, melainkan bagian dari strategi pembangunan daerah yang harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Penyelenggaraan PUG merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, dibutuhkan komitmen dan sinergi seluruh perangkat daerah agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan benar-benar memperhatikan kebutuhan perempuan, laki-laki, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya,” ujarnya.

Salah satu bentuk keseriusan Pemko Padang Panjang dalam mendukung penyelenggaraan PUG diwujudkan melalui penguatan Anggaran Responsif Gender (ARG). Instrumen penganggaran ini menjadi bagian penting untuk memastikan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.

Komitmen tersebut tercermin dari alokasi anggaran responsif gender yang pada 2024 tercatat Rp55,46 miliar dan pada 2025 sebesar Rp55,46 miliar. Anggaran tersebut direalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Program-program tersebut di antaranya pelatihan kerja, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Responsif Gender, layanan kesehatan bagi remaja putri, penerbitan akta kelahiran bagi anak usia 0–18 tahun, Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0–16 tahun, serta edukasi administrasi kependudukan.

Selain itu, terdapat program pengembangan potensi PNS, rehabilitasi sosial, perlindungan khusus anak, serta sosialisasi dan monitoring pelaksanaan PUG di lingkungan Pemerintah Daerah.
Upaya tersebut juga diperkuat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang ramah disabilitas serta pengembangan inovasi perangkat daerah yang responsif gender, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan.

Di antara inovasi yang dijalankan adalah Bagi-Bagi Kasih, berupa bantuan kebutuhan dasar bagi ibu melahirkan. Program ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah terhadap kebutuhan ibu pada masa persalinan sekaligus dukungan bagi keluarga.

Selanjutnya, terdapat inovasi Baranting Dini, yakni upaya penanganan stunting melalui enam kegiatan yang terintegrasi dengan tujuan menurunkan angka stunting di Kota Padang Panjang.

“Berbagai program dan inovasi ini merupakan wujud kehadiran Pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kami ingin memastikan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya mendapatkan perhatian serta kesempatan yang sama dalam pembangunan,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Wita menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) beserta tim verifikator atas pelaksanaan verifikasi lapangan tersebut. Menurutnya, proses evaluasi ini menjadi kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur capaian sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperkuat dalam penyelenggaraan PUG.

“Kami berharap melalui proses verifikasi ini, berbagai upaya dan komitmen yang telah dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang dapat memperoleh penilaian yang baik, sehingga ke depan Padang Panjang mampu meraih Anugerah Parahita Ekapraya 2026,” harapnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, serta Pemerintahan Daerah Wilayah III Kementerian PPPA Dewa Ayu Laksmi yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan, evaluasi penyelenggaraan PUG penting dilakukan untuk mendorong penguatan komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai kebijakan, program, penganggaran, serta inovasi yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah dapat dievaluasi secara menyeluruh dan menjadi bahan penguatan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan PUG,” harapnya.

Turut hadir dikesempatan tersebut, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Padang Panjang, Ny. Sri Wahyuni Allex, kepala OPD, angpangulu Batuaugota Focal Point, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), Bundo Kanduang, serta pihak terkait lainnya. (Asril Dt Pangulu Batuah).