Optimalkan Strategi Belanja PBJ, Pemkab Agam Gelar Bimtek Bagi PPK

Agam (Minangsatu) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menggelar bimbingan teknis (Bimtek) bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam mengoptimalisasi strategi belanja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di daerah setempat, Selasa (29/3) di Hotel Sakura Syariah.

Di kesempatan itu, bupati diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Agam, Edi Busti mengatakan, PPK merupakan salah satu pejabat perbendaharaan yang miliki peran strategis, dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. 

"Selain itu, PPK punya tugas pokok seperti, penetapan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa. Kemudian menyusun, menandatangani, melaksanakan dan mengendalikan kontrak," katanya.

Ia menyadari, selama ini muncul polemik dengan adanya perubahan aturan tentang pengelola keuangan daerah, sehingga ada rasa ketakutan dan kekhawatiran dari PPK dalam menjalankan tugasnya.

"Akibatnya sering terjadi keterlambatan register kontrak ke Bagian Administrasi Pembangunan," ujarnya.

Menurutnya melalui bimtek ini PPK bisa memahami aturan, menerjemahkan target yang ada secara baik dan benar, sehingga tidak ragu lagi dalam pekerjaan belanja barang dan jasa.

"Dengan kita meningkatkan profesionalisme dan kompetensi PPK, dapat mengurangi risiko kesalahan pengelolaan keuangan daerah," sebutnya.

Selain itu, juga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, serta memperkuat efesiensi melalui pengendalian anggaran administratif jadi lebih produktif.

Ia optimis, ke depan PPK di Agam akan lebih cermat dan tepat dalam pengadaan barang dan jasa, agar anggaran bisa terserap maksimal dan tepat sasaran.

"Kita targetkan program yang dianggarkan tahun ini, bisa terealisasi agar pembangunan di Agam maksimal, bahkan secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ulasnya.

Kabag Pro-KP Agam, Khasman Zaini mengatakan, Bimtek diikuti 85 PPK dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan tersebut juga mendatangkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) pusat, Imam Arumsyah.*