Opini WTP: BPK Membina, Daerah Berprestasi

Padang (Minangsatu) - Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar. Bagi pemerintah daerah penghargaan itu merupakan prestasi. Dalam pandangan BPK, penghargaan tersebut merupakan kerja bersama dalam mengelola keuangan negara yang lebih baik. 

Pemerintah daerah yang menerima opini WTP tersebut, antara lain, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Kota Padang Panjang, Pemerintah Kota Padang, dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. 

Penyerahan opini WTP kepada masing-masing daerah dilakukan dalam waktu yang berbeda. Prosesi memenuhi protokol pencegahan Covid-19 dan itu belum pernah terjadi dalam kegiatan serupa di tahun-tahun sebelumnya. Penyerahan opini yang dilaksanakan dalam suasana yang berbeda, tetap dalam semangat yang sama demi menjaga uang dan harta negara, sekaligus mencegah potensi kerugian negara. 

Ketika menyerahkan opini tersebut, Jumat pekan lalu (15/5), Kepala Perwakilan BPK RI Sumbar Yusnadewi menyebutkan, opini WTP sekaligus penghargaan kepada pemerintah daerah merupakan hasil kerja bersama.

“Opini WTP yang diperoleh untuk LHP Anggaran 2019 ini merupakan momentum terbaik bagi pemerintah daerah. Opini tersebut menjadi kebanggaan bersama, bukan hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi kami di jajaran BPK RI yang punya visi menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat,” ujarnya.

Bagi Tanah Datar, opini WTP itu merupakan yang kesembilan kali, delapan di antaranya diterima berturut-turut setiap tahun. Bagi Sijunjung merupakan yang keempat kalinya. Sedangkan bagi Padang Panjang merupakan prestasi yang keempat kalinya. Pemerintah Kota Padang tercatat sebagai daerah yang enam kali berturut-turut menerima opini WTP.

Yusnadewi memuji kinerja pemerintah kabupaten dan kota dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Opini WTP itu, menurutnya membuktikan komitmen dan upaya nyata pemerintah daerah dengan DPRD untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

BPK memberi apresiasi pada pemerintah kabupaten dan kota, menurut Yusnadewi, karena dalam dua tahap penerapan pelaporan keuangan dan aset pemerintah, menggunakan sistem akrual, opini WTP tetap diraih.

Menurut dia, walau dinilai baik dalam mengelola keuangan, namun harus dicatat, BPK tetap menemukan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti secepatnya dalam 60 hari setelah LHP diserahkan.

Opini WTP yang diberikan BPK jangan disalahartikan di daerah tersebut sudah tidak ada perbuatan yang melanggar aturan maupun yang berpotensi menjurus pada kerugian negara yang bermuara pada tindak pidana. 

Menurut Yusnadewi, BPK sebagai lembaga yang diamanahkan untuk mengawal harta negara senantiasa membina daerah untuk mengelola keuangan dan aset secara benar. “Opini BPK dan kalau ada potensi tindak pidana merupakan hal yang berbeda,” kata dia.

Bukan main bangganya pemerintah daerah yang menerima opini WTP tersebut. Bupati Tanah Datar diwakili Sekda Irwandi dan Ketua DPRD Rony Mulyadi, menyebutnya sebagai hadiah terindah untuk pemerintah dan masyarakat.

“Raihan opini WTP ini menjadi motivasi bagi segenap jajaran pemerintahan untuk meningkatkan kinerja," ucap Irwandi.

Rony  menyampaikan terima kepada segenap jajaran BPK karena telah melakukan pemeriksaan secara jelimet terhadap pengelolaan aset dan keuangan yang menjadi tanggung jawab Pemkab Tanah Datar. “Sehubungan dengan temuan dan catatan dari BPK Perwakilan Sumbar akan kami tindaklanjuti bersama bupati,” ucapnya.

Walikota Padang Panjang, Fadly Amran juga bangga atas opini WTP yang diberikan BPK Perwakilan Sumbar. Terhadap hasil temuan BPK, dia memerintahkan segenap jajarannya untuk melakukan perbaikan. Fadly memberikan deadline yang ketat kepada bawahan dia menyelesaikan rekomendasi dan catatan yang diberikan BPK. “Kita tak boleh main-main dengan temuan BPK. Ini uang negara yang harus dipertanggungjawabkan secara ketat,” kata dia.

Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Walikota Hendri Septa mengucapkan terima kasih kepada jajaran ASN dalam mengelola keuangan daerah, sehingga menerima opini WTP dari BPK Perwakilan Sumbar. 

Terhadap temuan, Mahyeldi dan Hendri Septa berharap BPK memberikan bimbingan dan arahan, sehingga persoalan bisa diselesaikan guna mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik. Walikota menilai, auditor BPK dalam menjalankan tugas telah bertindak secara profesional, independent dan objektif. Catatan dan temuan merupakan masukan untuk melakukan perbaikan dan pertanggungjawaban keuangan negara di masa depan.

Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin menyebut, opini wajar tanpa pengecualian merupakan buah dari kerja keras jajarannya dalam mengelola keuangan dan aset daerah. “Terima kasih untuk yang sudah bekerja keras dan jadikan WTP ini sebagai motivasi untuk berbuat lebih baik,” kata dia.