OJK Perwakilan Sumbar Minta Lembaga Keuangan Bantu Permodalan UMKM Di Kota Sawahlunto

Sawahlunto (Minangsatu) - Pemerintah Kota Sawahlunto dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat menggelar rapat kerja secara virtual terkait penyusunan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kota Sawahlunto.  

TPAKD Kota Sawahlunto dibentuk melalui SK Walikota Nomor 188.45/127/Wako SWL/ 2021 Tanggal 31 Maret 2021. TPAKD ini merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan yang memiliki tujuan meningkatkan percepatan akses keuangan di Kota Sawahlunto.

TPAKD merupakan perwujudan dari keinginan pemerintah untuk dapat hadir dalam merespon kebutuhan rakyat, terutama dalam membuka akses keuangan oleh sebab itu perlu pendampingan OJK dalam penyusunan program TKAD khususnya yang terkait dengan pinjaman kredit dari lembaga keuangan perbankan 

Walikota Sawahlunto Deri Asta dalam paparannya mengatakan bahwa program kerja pemerintah daerah  salah satunya adalah membuka akses keuangan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 

Pinjaman modal usaha untuk UMKM dijelaskan Deri Asta, merupakan salah satu program pencapaian visi misi pemerintah daerah. Program tersebut sudah berjalan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dana Bergulir. 

Hingga Mei 2021 UPTD Dana Bergulir sudah menyalurkan pinjaman sebanyak 21 kali dengan jumlah sebesar Rp 1,921.000.000 yang diberikan kepada 124 peminjam. Sedangkan penerimaan jasa atas pinjaman adalah Rp 130.037.000,- 

Pinjaman modal UPTD Dana Bergulir diberikan dengan syarat  jaminan surat kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB). Jumlah pinjaman minimal Rp 5 juta dan maksimal Rp 25 juta dengan bunga 3 persen/tahun. 

" Pinjaman dana bergulir masih memakai  jaminan BPKB. Kami sangat berharap, program pinjaman tanpa agunan dari pihak Bank tentunya ini  akan sangat membantu masyarakat kami pelaku UMKM," kata Deri Asta 

Deri Asta berharap, TKAD Kota Sawahlunto dapat menjadi fasilitator bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses keuangan  perbankan. 

Dalam pertemuan tersebut diketahui Lembaga keuangan seperti Bank BRI dan Bank Nagari memiliki program kredit pinjaman tanpa agunan. Bahkan di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pinjaman kredit dari Bank - Bank milik pemerintah daerah diberikan tanpa bunga atau nol persen.  

Kepala OJK Sumbar Yusri meminta agar  semua lembaga keuangan di Kota Sawahlunto seperti  Bank Nagari, BRI Mandiri dan BPR bisa mendukung sektor ekonomi di Sawahlunto dengan penyaluran kredit bagi UMKM.  Menurut Yusri, penyaluran dana pinjaman Bank Nagari dipercepat dari tiga hari menjadi hitungan jam saja. 

" Bank Nagari dengan program Marandang bisa membantu masyarakat dibidang permodalan. Marandang bunganya  0,6 persen. Saya melihat beberapa daerah ada pinjaman dari bank daerah dengan bunga nol persen. Kalau bisa, Bank Nagari pencairan dananya jangan tiga hari,  tapi dalam hitungan jam saja," ungkap Yusri 

Ia menjelaskan, pertumbuhan kredit di Kota Sawahlunto cukup baik. Pinjaman kredit untuk disektor pertanian cukup tinggi yaitu sebesar Rp 17,5 Milyar. Pinjaman tertinggi berada di sektor perdagangan dan transportasi sebesar Rp 19 Milyar. Sementara pinjaman di sektor pertambangan dan galian berjumlah Rp 11 Milyar. 

Rapat virtual antara pemko dan OJK Sumbar tersebut dihadiri Kepala Cabang Bank Nagari, BRI, Mandiri dan pimpinan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada di Kota Sawahlunto serta Ketua Kadinda Sawahlunto Alkautsar Akbar. Sementara dari pihak pimpinan OPD Walikota Deri Asta didampingi Sekdako Ambun Kadri dan Asisten Administrasi Pembangunan, Marwan. 

Pimpinan OPD lainnya tampak hadir Camat Silungkang Supar dan Afriandes Camat Lembah Segar. Sementara, pejabat eselon dua dalam undangan Walikota Deri Asta  hanya diwakili oleh Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang.*