Nota Pengantar RAPBD 2022: "Tingkatkan Pelayanan Genjot Pendapatan," Kata Wagub

Padang (Minangsatu) - Pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai berpengaruh besar pada penerimaan negara dan daerah, termasuk Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Beberapa indikator ekonomi makro untuk daerah Sumbar mencatat bahwa pandemi Covid 19 pada tahun 2020 menekan pertumbuhan ekonomi. Sumbar tercatat mengalami kontraksi sekitar -1,6%.  pertumbuhan PDRB per-kapita pun terkontraksi ke angka Rp30,64 juta dari sebelumnya pada tahun 2019 berada diangka Rp31,67 juta.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy pada Rapat Paripurna penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang APBD Provinsi Sumbar tahun 2022, di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Kamis, (14/10/2021).

"Untuk tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Sumbar diperkirakan berada pada angka 5,4 - 5,7 persen. Hal ini didorong trend positif dari harga CPO dan karet dunia, sehingga mendorong sektor pertanian dan perkebunan," kata Wagub. Ditambahkan kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut adalah pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru yang diyakini mampu mendorong adanya investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumbar.

Dari sisi ketimpangan pendapatan masyarakat yang diukur dari gini ratio, walaupun cenderung mengalami penurunan secara lambat dalam 10 tahun terakhir, tetapi secara pemerataan pendapatan justru mengalami trend positif, dimana pada tahun sebelumnya dari 0,006 point menjadi 0,301 pada tahun 2020 yang lalu, pandemi Covid-19 justru menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Prov. Sumbar.

Untuk aspek kemiskinan dan pengangguran, pandemi Covid-19 juga menambah jumlah penduduk miskin baru sebanyak 16,57 ribu jiwa sehingga meningkatkan angka kemiskinan dari 6,40% menjadi 6,56%.  Jumlah pengangguran pun bertambah 44,85 ribu orang, meningkat dari 5,33% menjadi 6,88%. 

Audy menerangkan, dengan memperhatikan perkembangan beberapa indikator ekonomi makro tersebut maka dirumuskan beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumbar untuk tahun 2022 antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan jumlah kasus harian Covid-19 dan pembatasan pergerakan orang dan barang yang terkait dengan sektor transportasi dan pergudangan maka peningkatan persentase angka vaksinasi Covid-19 di Sumbar menjadi suatu keharusan.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per-kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam middle income trap.
3. Tingkat inflasi akan terjaga pada tingkat yang sama dalam 5 tahun terakhir melalui beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi Covid-19 terbukti mampu menahan laju inflasi dan akan tetap berlanjut pada tahun 2022.
4. Kebijakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan daerah.

"Dengan memperhatikan  beberapa indikator ekonomi makro, maka disusunlah estimasi pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun 2022 dengan total Pendapatan Daerah diperkirakan sebesar Rp6.612 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer dan pendapatan lainnya," jelasnya.

Adapun Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2,501 triliun terdiri dari, Pajak Daerah sebesar Rp1,917 triliun, Retribusi daerah sebesar Rp25,002 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp94,896 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp464,525 miliar.

Untuk pendapatan transfer sebesar 4,033 triliun yang sepenuhnya berasal dari transfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) sebesar 125,046 miliar, dana alokasi umum (DAU) sebesar 1,887 triliun, dana alokasi khusus fisik (DAK Fisik) sebesar 280,245 miliar, dana alokasi khusus non fisik (DAK Non Fisik) sebesar 1,741 triliun, serta pendapatan lainnya yang sah sebesar Rp76,99 milyar.

Dari sisi belanja daerah pada rancangan APBD tahun 2022 sebesar 6,842 triliun rupiah yang terdiri dari belanja operasional sebesar 4,96 triliun, belanja modal sebesar 897,427 milyar, belanja tidak terduga sebesar 55,13 milyar dan belanja transfer sebesar Rp973,044 milyar.

Berdasarkan estimasi APBD tersebut, Audy menyampaikan terdapat defisit APBD tahun anggaran tahun 2022 sebesar Rp230 miliar.nUntuk menutupi defisit tersebut, diupayakan melalui pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

"Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp250 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp20 miliar, sehingga pembiayaan netto sama dengan defisit anggaran sebesar Rp230 miliar," terangnya. Wagub Sumbar berharap pada anggaran APBD tahun 2022 bisa memberikan manfaat yang lebih besar pada masyarakat Sumbar ke depannya.

Selanjutnya, Wakil Ketua I DPRD Sumbar H. Irsyad Syafar, Lc., M.Ed. menanggapi positif rancangan APBD tahun 2022 yang disampaikan oleh Wagub Sumbar. Pihaknya juga memastikan bahwa Pemprov Sumbar terus berkomitmen dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran sesuai mandatory spending yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan sesuai dengan visi misi Sumbar.