New Normal, Guspardi Gaus: Keputusannya Agar Diserahkan Pada Daerah

Painan (Minangsatu) - Regulasi terkait kebijakan new normal (tatanan kehidupan baru) pada masa pandemi Covid-19 tengah dipersiapkan oleh pemerintah. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus menilai bahwa keputusan pemberlakukan tatanan kehidupan baru sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah.

"Masalah daerah, orang daerah yang lebih tahu. Oleh karena itu, jangan dipaksakan kalau memang kondisi daerah itu sudah mulai kurvanya menurun landai, mau dicabut PSBB silakan. Jadi, menentukan mau dicabut atau tidak itu bukan pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah", ungkapnya melalui rilis yang diterima Minangsatu, Kamis (4/6).

Penerapan tatanan kehidupan baru harus dipersiapkan secara matang.  Perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama daerah yang masih terdampak Covid-19.

Pemerintah juga harus memberikan penjelasan tuntas dan komprehensif mengenai hal tersebut kepada masyarakat. Termasuk indikator yang menjadi rujukan tatanan kehidupan baru dapat diterapkan.

"Semua pihak saling mengingatkan dalam melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin karena akan diberlakukannya tatanan kehidupan baru oleh pemerintah pusat. Jika pemerintah menggunakan argumen WHO untuk fase tatanan kehidupan baru, pemerintah harus mengingat sejumlah syarat yang diwajibkan oleh WHO jika ingin melonggarkan pembatasan dan masuk ke tatanan kehidupan baru" tambahnya.

Berikutnya, anggota komisi III DPR RI ini menyatakan bahwa ada beberapa hal krusial yang turut diperhatikan sebagai berikut.
1. Negara harus mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 sehingga menunjukkan angka penurunan.
2. Negara harus mampu melacak dini, isolasi, dan tes secara masif.
3. Negara harus bisa menekan potensi penularan Covid-19 si tempat-tempat rawan.
4. Disiplinnya penerapan protokol kesehatan harus bisa dipastikan di berbagai tempat publik.