Musda PKDP Ditetapkan 30 Oktober, Setelah Dua Kali Pengunduran

Padang (Minangsatu) - Panitia pelaksana Musda PKDP Kota Padang mengundurkan lagi jadwal pelaksanaan dari semula 16 Oktober menjadi 30 Oktober 2021.

Sebelumnya, Musda PKDP sudah diplot pada 9 Oktober. Namun mengingat berbagai persiapan Musda diundur jadi 16 Oktober 2021. “Pengunduran kali ini menyesuaikan dengan jadwal Bupati Padang Pariaman dan Wali Kota Pariaman. Sebab keduanya akan jadi pembicara dalam agenda diskusi panel di Musda,” ujar Ketua Stearing Comitte Musda PKDP kota Padang, Novrianto Ucok kepada wartawan di Padang, Ahad (10/10/2021).

Menurut Ucok, panggilan sehari hari Novrianto, diskusi panel yang diagendakan menampilkan Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur dan Wali Kota Pariaman Dr. Genius Umar. “Forum musda ingin mendengarkan langsung penjelasan dari Bupati dan Wali Kota Pariaman tentang keadaan kampung saat ini dan segala permasalahannya. Nanti warga rantau akan memberikan pandangan mereka pula,” papar  wartawan  parlemen di Sumbar ini. Sinergi kampung dan rantau, kata Ucok harus diperkuat ke depannya. Sebab, persoalan kampung dan rantau menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan warga PKDP.

Dinamisator Urang Piaman

Salah satu calon Ketua PKDP Kota Padang, Dr. Is Prima Nanda Putra Datuak Ganto Suaro, berpendapat bahwa organisasi PKDP harus dikembangkan lagi menjadi dinamisator urang Piaman di perantauan. “PKDP harus menjadi organisasi penuh dinamika lagi dengan berbagai program aksi sosialnya, baik untuk kepentingan warga kota asal Pariaman ataupun untuk kepentingan kota dimana mereka tinggal. Sehingga keberadaan PKDP kembali terasakan kiprahnya,” ujar Datuak Prima dalam satu kesempatan dengan wartawan.

Untuk menjadikan PKDP organisasi dinamis, maka pemilihan ketuanya juga harus orang yang dinamis. Sebab hubungan kausalitas organisasi dan ketuanya harus nyambung. Organisasi PKDP, tambah Datuak Prima, juga harus naik kelas dari hanya fokus dalam kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi organisasi stakeholder kota. Artinya, PKDP mesti menjadi mitra pemerintah kota dalam membahas berbagai permasalahan kota. “Artinya PKDP tidak hanya hadir untuk kepentingan warga asal Piaman tetapi juga berperan bagi kota kediamannya sendiri. Disitu baru bisa dilihat bahwa PKDP benar benar dihargai orang lain,” tegas calon Profesor ini.

Datuak Ganto Suaro meyakini bahwa kapasitas orang Piaman sangat memadai untuk bisa tampil dalam pembahasan berbagai masalah perkotaan. “Tinggal lagi bagaimana kita membuatkan tracknya yang benar melalui organisasi PKDP ini,” kata Prima mengakhiri.

Sebuah sumber menambahkan bahwa untuk membesarkan PKDP di kota Padang, Musda harus cerdas dalam memilih calon ketuanya, dalam pengertian memiliki kapasitas yang cukup untuk 'manggadangkan' (membesarkan) PKDP. Calon Ketua PKDP kota Padang harus memiliki sejumlah persayaratan.

Pertama, memahami pola kehidupan dan bermasyarakat urang Piaman yakni duduak surang basampik sampik, duduak basamo balapang lapang. Kedua, memiliki kemampuan finansial yang cukup. Sebab untuk menjadi ketua PKDP tidak cukup hanya mau saja tetapi juga harus mampu. Ketiga, memiliki pola komunikasi bagus baik secara internal dengan warga PKDP maupun dengan pihak pihak diluar PKDP. Keempat, memiliki status sosial yang tinggi dalam artian menjadi kebanggaan bagi warga Piaman apabila yang bersangkutan menjadi ketua.

“Sebab Ketua PKDP kota Padang itu harus bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan organisasi selevel di kota Padang, termasuk dengan wali Kota dan Forkopimda. Sadar atau tidak, jabatan Ketua PKDP itu adalah sama dengan Wako Ughang Piaman’ di kota Padang,” kata sumber tadi mempertegas alasannya.

Sumber ini mengaku senang, karena sebagian besar calon ketua yang terjaring adalah figur figur yang masuk kriterianya tadi. “Terutama pak Datuak Prima ya. Kalau beliau bersedia maju, saya pikir posisi tawar PKDP kota Padang bisa lebih baik. Tapi saya dengar juga beliau mau maju ke provinsi. Mana yang benar ya,” tanya tokoh sepuh PKDP Indonesia ini.