Mulyadi-Ali Mukhni: Kepentingan Masyarakat Wajib Diutamakan

Padang (Minangsatu)–Dalam debat kedua, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) nomor urut 1 Mulyadi menjawab pertanyaan panelis terkait membangun Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa nasionalisme tinggi. Hal itu sesuai dengan misi Mulyadi-Ali Mukhni dalam membangun Sumbar yang berkah dan sejahtera.

Menurut pasangan Mualim ini, salah satu permasalahan dalam mewujudkan SDM berakhlak mulia ialah minimnya keteladanan dari aparatur negara. Oleh karena itu, kata Mulyadi-Ali Mukhni yang paling utama adanya komitmen dari para pemimpin dalam memberikan contoh kepada seluruh aparatur yang ada.

Mulyadi menyampaikan yang harus diyakini dahulu yakni pemimpinnya harus mengubah mindset pemimpin. Mengubah dari mental yang biasa dilayani menjadi melayani masyarakat sehingga nanti ujungnya akan dirasakan oleh masyarakat. "Yang paling penting adalah pemimpinnya harus mengubah mindset, siap mengubah dirinya dan perubahan itu dimulai dari dirinya sendiri," kata Mulyadi di Debat ke-II Pilgub Sumbar, Kamis (3/12) yang disiarkan secara langsung oleh TV nasional.

Mulyadi juga menyampaikan bahwa pemimpin harus menghindarkan  konflik kepentingan dalam membangun pelayanan kepada masyarakat sehingga semua bisa terlayani dengan baik oleh pemerintah.

Malam Ini, Mahyeldi-Vasko Siap Hadapi Debat Perdana Pilgub Sumbar 2024

minangsatu > Politik

Epyardi-Ekos Daftar Ke KPU Sumbar Dan Deklarasi Besok

minangsatu > Politik

Lebih lanjut, Mulyadi menekankan pentingnya leadership bagi pemimpin Sumbar dalam membangun birokrasi dan sebagai pihak yang diberi amanah, menurut Mulyadi harus dikontrol secara utuh oleh gubernur. "Tidak boleh ada conflict of interest dan harus memiliki leadership yang kuat sebagai pemimpin," kata Cawagub Ali Mukhni menambahkan.

Mulyadi-Ali Mukhni berkomitmen memberikan contoh sebagai pemimpin kepada seluruh struktur birokrasi. Dia yakin, jika pemimpin telah memegang komitmen dan memberikan keteladanan, struktur di bawah akan mengikuti dan jika tidak, harus diberi sanksi. "Maka dari itu, kami InsyaaAllah akan melepaskan segala kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat," kata Mulyadi menegaskan.