Mulyadi: Untuk Pengembangan Geopark Silokek Perlu Mengupayakan Dana Pusat Dan Menggaet Investor

Jakarta (Minangsatu) - Acara silaturahmi dan halal bihalal Whats App Grup (WAG) Forum Minang Maimbau (FMM)  yang beranggota lebih 100 orang tokoh-tokoh Minangkabau, baik yang berada rantau maupun di ranah, bertempat Hotel Mercure, Cikini, Jakarta (6/7), berkembang menjadi diskusi hangat mengenai isu-isu terkini di Sumatera Barat (Sumbar), antara lain mengenai pengembangan Geopark Silokek, Kabupaten Sijunjung. 

Acara silaturahmi ini dihadiri oleh Anggota DPR RI Ir Mulyadi (Partai Demokrat) dan H Refrizal (PKS), Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fasli Djalal, Sekjen DPD RI Reydonnizar Moenek, admin WAG FMM  Firdaus HB, dan sejumlah masyarakat perantau Minang.

Terkait silaturahmi dan diskusi yang cukup hangat itu, Mulyadi, anggota DPR RI yang kembali terpilih pada Pemilu lalu, kepada Minangsatu, Sabtu (6/7), menegaskan dukungannya terkait pengembangan Geopark Silokek. "Kita semua mendukung, tapi yang menjadi pertanyaan adalah merealisasikan dukungan anggaran pusat Rp 1 Triliun utk Geopark Silokek," tutur Mulyadi. Hal yang sama juga disampaikannya pada saat silaturahmi WAG FMM tersebut. 

Dikatakan, ada sembilan potensi geopark di Sumbar, saat ini yang akan diprioritaskan Geopark Silokek dengan kebutuhan anggaran Rp 1 Triliun. "Geopark adalah bagian dari destinasi wisata. Jadi semakin nyata untuk pengembangan potensi Sumbar, sumber pembiayaannya sangat tergantung pada dana pusat," tukas Mulyadi.

Seperti yang saya sampaikan pada silaturahmi WAG FMM itu, lanjut Mulyadi, APBD Sumbar sangat minim, tambahan anggaran untuk merealisasikan pembangunan dan pengembangan potensi Sumbar, termasuk Geopark Silokek, bersumber dari anggaran pusat dan investor. "Ini kan perlu upaya seorang gubernur untuk mencari dana, baik dari pusat, maupun investor," tutur Mulyadi yang sudah menyatakan diri maju pada pemilihan gubernur (pilgub) pada 2020 yang akan datang.

Itu baru dalam hal pengembangan Geopark Silokek yang membutuhkan dana triliunan, belum lagi objek wisata lainnya yang perlu pula dana yang lumayan besar. "Tidak bisa mengandalkan APBD. Karena itu gubernur nanti harus sosok yang piawai mencari peluang dana, baik dari pusat maupun menggaet investor," tukas Mulyadi.

Mengingat banyak hal yang didiskusikan, untuk lebih kongkritnya hasil urun rembug itu, apalagi  banyak dihadiri oleh para ahli dan tokoh-tokoh yang berpengalaman, Mulyadi mengusulkan agar dibentuk tim untuk mengkaji apa yang sudah berhasil dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur incumbent. Apa yang belum berhasil, dan kenapa tidak berhasil? Sehingga hal tersebut bisa menjadi referensi bagi siapapun yang akan memimpin Sumbar ke depan. 

Di samping itu, saat silaturahmi FMM dimaksud, Mulyadi mencatat, ada salah satu peserta mengusulkan agar kepala daerah yang mengingkari janji kampanyenya, agar dihukum oleh masyarakat, dan harus siap mundur. Menanggapi hal itu, Mulyadi sangat setuju, walaupun sistem ketatanegaraan kita yang melakukan pengawasan dan yang meminta pertangungjawaban kepala daerah adalah DPRD sebagai representasi dari masyarakat. 

Adalah merupakan kewajiban kita agar proses demokrasi merupakan bagian dari pencerdasan masyarakat, sehingga tidak hanya sekedar lomba pidato yang memberi harapan-harapan palsu, setelah itu seakan-seakan tidak ada konsekwensinya. "Namun demikian berdasarkan pengalaman saya yang telah terlibat dalam proses pemilihan anggota DPR-RI tiga periode, masyarakat semakin lama semakin cerdas. Sudah mampu menilai kemampuan dan kemungkinan seseorang dalam merealisasikan janji-janji kampanyenya,  dengan membandingkan apa yang pernah dilakukan selama ini. Ibarat kata pepatah minang mancaliak contoh ka nan sudah mancaliak tuah ka nan manang," pungkas Mulyadi.